Pemekaran Kampung, Rumah Layak Huni, Jembatan, Pendidikan dan Air Bersih Jadi Aspirasi Utama Saat Hj Yani Gelar Reses Di Atuka

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Pemekaran kampung, pembangunan jembatan, air bersih, dan pendidikan jadi aspirasi utama yang disampaikan warga saat Hj.Rampeani Rachman menggelar reses tahap II pada Rabu, 08/10/2025 di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah.

Pada kesempatan tersebut, hampir sebagian besar tokoh masyarakat menyuarakan terkait pemekaran yang telah diusulkan kepada pemerintah daerah. Pengusulan pemekaran telah disertakan dengan berkas kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Selain itu, pembangunan jembatan penghubung kampung persiapan Waitipiri menuju ke Kampung Atuka diusulkan oleh masyarakat. Jembatan penghubung merupakan kebutuhan urgent yang dibutuhkan untuk penyebrangan masyarakat, terlebih khususnya anak sekolah. Selama ini anak sekolah menyebrang menggunakan perahu, bahkan harus berenang ketika tidak tersedia perahu penyebrangan.

Masyarakat juga keluhkan pembangunan fasilitas air bersih yang hingga saat ini belum beroperasi. Dalam memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat masih mengkonsumsi air hujan. Dengan demikian, masyarakat berharap agar fasilitas air bersih yang telah dibangun agar dioperasikan.

Setelah mendengarkan aspirasi masyarakat, Anggota DPRK Mimika, Hj. Rampeani Rachman mengungkapkan bahwa yang menjadi kebutuhan paling urgent masyarakat pesisir adalah pembangunan rumah layak huni, pendidikan kesehatan, dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Ia mengaku akan memperjuangkan aspirasi tersebut saat melakukan pembahasan program kerja bersama dengan pihak pemerintah daerah (eksekutif). Dengan demikian, Ia menganjurkan masyarakat agar mendorong aspirasi tersebut dalam pembahasan Musrenbang sehingga bisa dikawal bersama-sama.

Ketua Fraksi Eme Neme Yauware tersebut menghimbau kepada perwakilan pemerintah Distrik dan Kampung yang hadir agar ke depannya, Anggota DPRK Mimika juga diundang dalam pembahasan Musrenbang. Hal tersebut perlu dilakukan agar wakil rakyat bisa mengetahui dan mengawal program-program prioritas bagi masyarakat.

“Kita tidak pernah diundang dalam pembahasan Musrenbang, bagaimana kita mau tahu program apa saja yang diusulkan ” Tutup Yani