Pansus Kemanusiaan DPRK Mimika “Semprot” Wakil Ketua I Lemasko: Fokus Kami Akar Konflik, Bukan Sekadar Mediasi

TIMIKA, Nemangkawipos.com — Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan DPRK Mimika, Anton N. Alom, bereaksi keras terhadap kritik yang dilontarkan Wakil Ketua I Lemasko, Marianus Maknaipeku, terkait pembentukan empat Pansus oleh legislatif. Anton menuding pernyataan tersebut bersifat personal dan tidak mencerminkan sikap kelembagaan Lemasko sebagai mitra strategis adat.

​Ketegangan ini bermula saat Marianus meragukan efektivitas Pansus yang dibentuk DPRK. Menanggapi hal itu, Anton menegaskan bahwa lembaga adat seharusnya berdiri berdampingan dengan legislatif untuk membedah benang kusut persoalan sosial di Mimika, bukan justru melempar sinisme yang kontraproduktif.

​Anton menjelaskan bahwa Pansus Kemanusiaan memikul misi berat yang melampaui sekadar mediasi permukaan. Fokus utama mereka adalah melakukan audit sosial terhadap konflik berkepanjangan di Kwamki Narama yang secara historis telah menelan ratusan nyawa sejak tahun 1996.

​“Pansus hadir untuk cari tahu akar masalahnya. Kenapa konflik di Kwamki Narama selalu memakan korban jiwa dalam jumlah besar dibandingkan wilayah lain seperti SP 5 atau SP 12? Ada apa di sana?” ujar Anton dengan nada tegas saat ditemui wartawan, Jumat (27/2/2026).

​Pansus ingin membedah mengapa pola kekerasan di wilayah tersebut seolah menjadi siklus yang tak kunjung putus, meski berbagai upaya perdamaian telah dilakukan selama puluhan tahun. Investigasi ini bertujuan untuk mencari solusi permanen, bukan sekadar redaman sementara.

​​Selain luka lama di Kwamki Narama, Anton mengungkapkan bahwa persoalan sengketa di Kapiraya juga masuk dalam radar prioritas Pansus. Ia menilai, polemik tapal batas dan hak ulayat memerlukan keterlibatan semua pihak secara jujur, termasuk lembaga adat, untuk memastikan warga mendapatkan hak hidup yang tenang tanpa dihantui konflik lahan.

​Anton menyayangkan jika ada elit lembaga adat yang justru bersikap skeptis terhadap langkah penyelidikan legislatif. Ia meminta Marianus tidak membawa nama lembaga dalam mengeluarkan pernyataan yang meragukan kerja Pansus.

​”Lembaga adat harusnya berjalan beriringan dengan kami untuk mencari solusi. Timika ini negeri kita bersama. Pernyataan itu saya anggap pribadi, jangan bawa-bawa nama lembaga,” pungkasnya.

​Hadirnya Pansus Kemanusiaan ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi Pemerintah Kabupaten Mimika, guna memutus mata rantai konflik dan memberikan jaminan keamanan permanen bagi masyarakat di titik-titik rawan.