Example floating
Example floating
pemerintah kabupaten Mimika

Musrenbang 2026: Distrik Kuala Kencana Desak Percepatan Pembangunan Fasilitas Pelayanan Publik

3
×

Musrenbang 2026: Distrik Kuala Kencana Desak Percepatan Pembangunan Fasilitas Pelayanan Publik

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Pemerintah Distrik Kuala Kencana resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Kamis (5/3/2026). Dalam forum tahunan ini, penguatan infrastruktur pelayanan publik menjadi sorotan utama, menyusul belum memadainya fasilitas perkantoran di distrik tersebut.

Kepala Distrik Kuala Kencana, Yemi Gobai, menegaskan bahwa penyelesaian pembangunan Kantor Distrik Kuala Kencana dan Kantor Kelurahan Karang Senang harus menjadi prioritas mutlak dalam pagu anggaran tahun depan. Menurutnya, mustahil mewujudkan pelayanan publik yang prima jika infrastruktur penunjangnya masih dalam kondisi transisi atau tidak layak.

​”Fasilitas publik di Kuala Kencana belum memadai. Fokus utama kami tahun depan adalah merampungkan Kantor Distrik dan Kantor Kelurahan Karang Senang. Ini harga mati karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Yemi Gobai di hadapan para pemangku kepentingan di Aula Kantor Distrik Kuala Kencana.

Baca Juga :

Musrenbang kali ini dihadiri oleh sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. Di antaranya adalah Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santy Sondang, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Yohanes Michael Yanwarin. Kehadiran pimpinan OPD ini diharapkan mampu mensinkronisasikan usulan warga dengan program strategis kabupaten.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santy Sondang,  menyebut Musrenbang distrik merupakan tahapan krusial dalam rantai perencanaan daerah. Ia menekankan bahwa forum ini harus menjadi wadah strategis yang transparan dan akuntabel, bukan sekadar seremonial.

“Musrenbang ini adalah instrumen untuk menyerap aspirasi riil dari tingkat kampung. Setiap program yang diusulkan harus berkualitas, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah guna memastikan pemerataan yang berkeadilan,” kata Santy.

Meski Kuala Kencana memiliki potensi sumber daya alam yang besar, Santy mengakui adanya ketimpangan pembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Ia menyoroti tantangan mendasar seperti keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya pemberdayaan ekonomi lokal. Ia mengajak seluruh peserta musyawarah untuk menyusun skala prioritas yang berbasis kebutuhan, bukan keinginan.

“Keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan hasil sinergi. Skala prioritas harus tepat sasaran untuk mendorong kemandirian ekonomi dan penguatan sumber daya manusia,” tegasnya.

Forum ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kapolsek Kuala Kencana AKP Jimi Reinhard, serta seluruh Kepala Kampung dan Lurah di wilayah Distrik Kuala Kencana. Hasil dari musyawarah ini nantinya akan diputus dalam Musrenbang tingkat kabupaten sebagai draf final RKPD Mimika 2026.

Penulis: StendyEditor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *