Mahasiswa IPMAMI Bandung Soroti Ketertutupan Seleksi IPDN: Tidak Ada Representasi Anak Asli Mimika

TIMIKA, nemangkawipos.com – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika (IPMAMI) Wilayah Bandung menyampaikan keprihatinan mendalam atas proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta jalur afirmasi yang dinilai tidak terbuka dan tidak berpihak pada anak-anak asli Mimika, khususnya dari suku Amungme, Kamoro, dan lima suku kerabat lainnya.

Melalui konferensi pers yang digelar usai diskusi publik di Bandung, Kamis (27/6/2025), Koordinator IPMAMI Bandung Melian Magal menyatakan bahwa proses seleksi IPDN yang seharusnya menjunjung semangat Otonomi Khusus Papua, justru diwarnai ketertutupan dan dugaan pengabaian terhadap hak pendidikan masyarakat adat.

“Kami sangat kecewa dan marah. Dalam unggahan media sosial resmi milik pejabat Pemkab Mimika pada 26 Juni lalu, ditulis bahwa praja IPDN adalah representasi anak muda Mimika. Tapi kami tidak melihat satu pun anak Amungme atau Kamoro di sana. Ini bentuk penipuan publik,” tegas Melian.

Melian juga menambahkan, saat ini ada sekitar 20 anak asli Amungme dan Kamoro yang tengah mengikuti bimbingan belajar di Antapani, Bandung, untuk mempersiapkan diri masuk IPDN.

“Mereka inilah yang layak disebut sebagai representasi anak muda asli Mimika,” tandasnya.

Sementara itu, perwakilan senior mahasiswa, Kalpinus Jawame, menegaskan bahwa diskriminasi terhadap masyarakat adat dalam penerimaan IPDN dan jalur afirmasi bukan hanya sekali terjadi, namun berulang setiap tahun. Ia meminta pemerintah tidak lagi diam atas realita ini.

“Ini suara dari kami yang merasakan langsung kehidupan di lingkungan IPDN Jatinangor. Jika tidak ditanggapi, ini bisa memicu reaksi besar ke depan,” ujar Kalpinus.

TUNTUTAN MAHASISWA IPMAMI BANDUNG:

1. Mendesak Pemkab Mimika untuk menjamin keterwakilan anak asli Amungme, Kamoro, dan lima suku kerabat dalam seleksi IPDN dan jalur afirmasi secara adil, terbuka, dan transparan.

2. Menolak segala bentuk pengatasnamaan suku asli dalam seleksi jika tidak sesuai kenyataan.

3. Menuntut prioritas mutlak bagi anak-anak asli Mimika pada penerimaan IPDN tahun ajaran 2025/2026 dan seterusnya.

4. Menolak praktik seleksi tertutup, manipulatif, dan nepotistik yang merugikan anak-anak asli Papua.

5. Mengutuk tindakan diskriminatif oleh Dinas Pendidikan dan BKD Mimika yang dinilai lebih berpihak kepada pendatang.

6. Menuntut afirmasi nyata dan terstruktur sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Mengecam segala bentuk manipulasi data dan “motif tersembunyi” dalam pemberkasan peserta seleksi.

7. Meminta Pemkab Mimika tidak lagi berlindung di balik lembaga seperti YPMAK dalam proses seleksi jika kerja sama tersebut tidak berpihak pada rakyat asli.

8. Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap BKD dan Dinas Pendidikan Mimika oleh Pemkab dan Pemprov Papua Tengah.

9. Jika aspirasi tidak ditanggapi, mahasiswa akan menempuh aksi damai skala nasional hingga ke Kementerian Dalam Negeri.

“Kami berdiri bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk hak konstitusional generasi muda Mimika agar mereka punya tempat di birokrasi yang dulu dijanjikan lewat Otsus,” tutup Melian.