Mahasiswa Gelar Aksi Damai di DPRK Mimika, Soroti Militerisasi dan Eksploitasi SDA di Papua

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Massa yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa West Papua Komite Pimpinan Kota (FIM-WP-KPK) Timika menyampaikan aspirasi secara terbuka di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Jalan Cenderawasih, Senin (10/11/2025).

Massa aksi terbagi menjadi dua kelompok, sebagian datang dari arah Jalan Cenderawasih dan sebagian lainnya dari arah SP2. Kedua kelompok tiba hampir bersamaan di halaman Kantor DPRK Mimika. Peserta aksi terdiri dari mahasiswa, mama-mama Papua, remaja, hingga warga dewasa.

Dalam aksinya, massa membawa berbagai spanduk berisi seruan penolakan, di antaranya bertuliskan: “Hentikan militerisasi di atas tanah Papua,” “Tolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke yang menimbulkan ekosida dan genosida terstruktur,” serta “Tolak eksploitasi Blok Wabu di Intan Jaya, Migas di Agimuga I dan II, dan seluruh investasi di atas tanah Papua.”

Massa juga menyampaikan enam tuntutan utama, yakni:

1. Hentikan militerisasi di atas tanah Papua.

2. Tolak seluruh proyek strategis nasional (PSN) yang merugikan masyarakat adat Papua.

3. Tolak eksploitasi sumber daya alam di Blok Wabu dan proyek Migas Agimuga I dan II.

4. Usut tuntas kasus penembakan 12 warga sipil di Intan Jaya, Distrik Hitadipa, Kampung Soanggama.

5. Hentikan pembahasan pemekaran wilayah baru di Papua.

Tema besar aksi kali ini adalah “Papua Darurat Militerisme, Investasi, dan Krisis Kemanusiaan di Seluruh Tanah Papua.”

Setibanya di Kantor DPRK Mimika, massa aksi diterima langsung oleh Ketua DPRK Mimika Primus Natikapareyau, didampingi sejumlah anggota dewan, yakni Dolfin Beanal, Adrian Andhika Thie, Billianus Zoani, Elinus Balino Mom, Ester Rika Agustina Komber, dan Amons Jamang.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapareyau menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan secara terbuka. Ia menegaskan DPRK Mimika akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme yang berlaku.

“Kami dewan akan terus mendorong dan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi hari ini. Kami tidak melakukan audiensi di dalam ruangan, tetapi bertemu langsung di luar agar negara bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di Kabupaten Mimika dan Papua pada umumnya,” ujar Primus.

Sementara itu, Koordinator aksi Freedom Kobogau menyampaikan bahwa kondisi di tanah Papua saat ini menunjukkan krisis kemanusiaan yang kian meluas.

“Kami melihat hari ini, di atas tanah Papua terjadi krisis kemanusiaan — baik di bidang ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Angka kematian meningkat, dan kami meminta negara untuk melihat persoalan kemanusiaan ini dengan serius,” tegas Freedom.