Legislator Mimika Dolfin Beanal: Dukung DPR Papua Tengah, Desak PTFI dan Pemda Tingkatkan Pelayanan Bagi Masyarakat Ring Satu

TIMIKA,Nemangkawipos.com – Anggota DPRD Mimika, Dolfin Beanal, menyatakan dukungannya terhadap DPR Papua Tengah yang mengkritisi layanan PT Freeport Indonesia (PTFI) terhadap masyarakat ring satu yang terdampak langsung oleh operasi tambang di Gunung Nemangkawi.

Dalam pernyataannya, Dolfin menyoroti minimnya pembangunan infrastruktur di Distrik Tembagapura, yang menyebabkan kesulitan dalam pendistribusian logistik bagi masyarakat setempat. Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan di salah satu kafe di Timika pada Selasa, 25 Februari 2024.

Bantuan pipa instalasi air yang diberikan oleh PTFI kepada masyarakat Arwanop. Namun, bantuan tersebut hanya diangkut hingga Kampung Opitawak, sehingga masyarakat harus berusaha sendiri untuk membawanya ke Kampung Arwanop, yang berjarak cukup jauh dan sulit dijangkau.

“Ketika masyarakat terus dihadapkan dengan situasi seperti ini, mereka akan semakin menderita. Seharusnya pihak PTFI memastikan distribusi logistik langsung ke tujuan, bukan hanya setengah jalan,” ujar Dolfin.

Menurutnya, jika PTFI mengalami kendala dalam pendistribusian logistik ke wilayah pegunungan, maka perusahaan harus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah agar distribusi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dikatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus segera bekerja sama dengan PTFI dalam membangun infrastruktur jalan di wilayah pegunungan. Mengingatkan bahwa pendistribusian logistik ke daerah pegunungan tidak bisa mengandalkan dana desa, karena anggarannya terbatas dan tidak mencukupi untuk menutupi biaya distribusi yang tinggi.

“Pembangunan infrastruktur jalan sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, kami akan menyurati Pemerintah Daerah dan PTFI agar persoalan ini dibahas secara serius,” tegasnya.

Lebih lanjut Dolfin juga menolak alasan keamanan sebagai hambatan pembangunan. Ia menegaskan bahwa masyarakat harus merasakan pembangunan infrastruktur yang dapat mempermudah akses mereka terhadap berbagai layanan dasar.

“Jika akses jalan telah dibuka, biaya distribusi logistik dapat ditekan, dan masyarakat tidak lagi harus bergantung sepenuhnya pada bantuan PTFI,” tambahnya.

Selain infrastruktur jalan, ia juga mengungkapkan kondisi perumahan masyarakat di sekitar area tambang. Sebelumnya, PTFI telah membangun perumahan bagi masyarakat lokal, namun saat ini perusahaan tidak lagi memperhatikan atau merawat kondisi perumahan tersebut.

“Sebagai anak negeri, saya meminta pihak PTFI untuk kembali membangun dan merawat perumahan bagi masyarakat, agar mereka tidak perlu berpindah ke kota atau menumpang di tempat lain,” jelasnya.

Selain di wilayah pegunungan, Dolfin juga meminta PT Freeport Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur di seluruh wilayah, termasuk daerah pesisir.

Menurutnya, masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan harus mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.

“Saya berharap pada tahun 2025, pemerintah bersama Freeport sudah bisa membangun infrastruktur di wilayah pesisir maupun pegunungan. Dengan APBD yang fantastis dan dukungan dari Freeport, masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan harus bisa menikmati pembangunan yang layak,” harapnya.