JAYAPURA, Nemangkawipos.com – Ketua Kantor Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua, Frits Ramandey, menekankan agar pelaksanaan tugas Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 konsisten menerapkan pendekatan humanis dan dialogis. Menurutnya, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan syarat mutlak dalam menjaga stabilitas di wilayah konflik.
Frits menilai, karakteristik sosial di Papua yang kental dengan nilai kultural menuntut aparat keamanan untuk memiliki strategi komunikasi yang lebih terbuka guna membangun kembali kepercayaan publik.
Frits menegaskan bahwa langkah pengamanan di Bumi Cenderawasih tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik, melainkan harus berjalan beriringan dengan pendekatan sosial.
“Komunikasi intensif dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, hingga pemuda adalah kunci. Kebijakan keamanan harus dipahami secara utuh oleh warga agar tidak terjadi misinformasi di lapangan,” ujar Frits di Jayapura, Jumat (20/2/2026).
Menurut Frits, komunikasi yang efektif bukan sekadar menyampaikan pesan searah, melainkan memastikan masyarakat merasa didengar. Partisipasi aktif warga dalam menjaga ketertiban hanya akan tumbuh jika mereka merasa dilibatkan dalam proses-proses perdamaian.
Lebih lanjut, Komnas HAM Papua menyoroti pentingnya prinsip akuntabilitas dalam setiap operasi di lapangan. Frits optimistis bahwa jika martabat manusia menjadi prioritas, situasi keamanan di Papua akan jauh lebih kondusif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Ia berharap Operasi Damai Cartenz 2026 tidak hanya terpaku pada penegakan hukum semata, tetapi juga mampu menciptakan sinergi yang mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Tanah Papua.
“Keamanan yang berkelanjutan itu lahir dari kepercayaan. Ketika masyarakat dan aparat bisa berjalan bersama, stabilitas akan semakin kokoh,” pungkas Frits.
