Komisi IV DPRK Mimika Apresiasi Program Air Bersih, Dorong Subsidi Tarif dan Peningkatan SDM Lokal

TIMIKA,Nemangkawipos.com — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menyediakan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah pesisir. Namun demikian, DPRK berharap adanya subsidi tarif bagi warga serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal untuk pengelolaan dan perawatan program air bersih ke depan.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV Elinus Balinol Mom, ST, dan Anggota Komisi IV yang juga Ketua Kelompok Khusus DPRK Mimika, Abrian Katagame, dalam keterangan kepada wartawan di Timika, Senin (21/7/2025).

“Komisi IV mengapresiasi Pemkab Mimika yang mulai menjawab kebutuhan air bersih di wilayah pesisir. Namun ke depan, kami berharap seluruh kampung bisa menikmati layanan air bersih. Pemerintah perlu memanfaatkan dana Otsus untuk mensubsidi tarif air bagi warga dan mendukung peningkatan SDM lokal dalam pengelolaan serta pemeliharaan sistem air bersih,” kata Elinus.

Ia mengungkapkan, meskipun pemerintah telah membangun sarana air bersih di sejumlah kampung seperti Amar, Ipaya, dan Manoware, namun keberlanjutan pengelolaan masih menjadi tantangan.

“Program ini tidak boleh hanya bersifat sementara. Harus ada pengelolaan dan pemeliharaan yang baik. Pemerintah juga tidak bisa bekerja sendiri. Freeport Indonesia memang telah banyak berkontribusi, tapi pemerintah tetap harus hadir secara penuh,” ujarnya.

Elinus juga menekankan pentingnya pengujian laboratorium terhadap kualitas air yang disalurkan agar benar-benar layak konsumsi.

“Air bersih yang disalurkan harus diuji laboratorium. Jangan hanya tersedia secara fisik, tapi tidak sehat untuk dikonsumsi. Dana Otsus seharusnya digunakan juga untuk membangun fasilitas laboratorium serta membiayai SDM pengelola,” tambahnya.

Sementara itu, Abrian Katagame menilai program air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi masyarakat.

“Apresiasi kepada pemerintah yang sudah mulai menghadirkan air bersih di wilayah pesisir. Namun masih banyak distrik yang belum terjangkau. Kami harap distribusi air bersih bisa lebih luas dan tarifnya disubsidi lewat dana Otsus,” katanya.

Abrian juga mengingatkan pentingnya pelatihan SDM lokal untuk mengelola sistem air bersih secara berkelanjutan.

“Dalam kunjungan kerja Komisi IV ke wilayah pesisir, kami menilai program ini sudah bagus, namun perlu perhatian lebih untuk aspek SDM agar penyaluran air ke rumah warga bisa berjalan baik dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain air bersih, Abrian juga menyoroti masih minimnya pembangunan rumah layak huni di wilayah pesisir.

“Pemerintah mengklaim telah membangun rumah layak huni, tapi fakta di lapangan masih sangat sedikit. Kami harap ke depan jumlahnya ditambah, apalagi Dana Otsus cukup besar. Itu harus dimanfaatkan untuk benar-benar meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua,” tegasnya.