Komisi III DPRK Mimika Tindaklanjuti Aspirasi Guru P3K Terkait Tunjangan Wilayah Khusus

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar pertemuan dengan perwakilan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) formasi 2021 guna menindaklanjuti aspirasi terkait belum dibayarkannya tunjangan wilayah khusus (wilsus).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRK Mimika, Kamis (31/7/2025), dihadiri sejumlah guru P3K yang menyampaikan keluhan atas hak-hak yang belum mereka terima, termasuk tunjangan wilsus meski telah memenuhi syarat dan mengantongi SK pengangkatan.

Anggota Komisi III DPRK Mimika, Rampeani Rachman, mengatakan pihaknya merasa bertanggung jawab untuk memperjuangkan hak para guru, terutama mereka yang mengabdi di wilayah pesisir dan pegunungan dengan akses terbatas.

“Ini hal yang wajar bagi mereka untuk menyuarakan hak yang belum terpenuhi. Kami sebagai Komisi yang membidangi pendidikan akan menindaklanjuti persoalan ini,” ujar Rampeani.

Ia mengungkapkan, terdapat kejanggalan dalam proses pembayaran tunjangan wilsus, di mana sejumlah guru tidak menerima hak tersebut meski telah bertugas di wilayah terpencil.

“Kami akan memanggil Dinas Pendidikan Mimika untuk meminta klarifikasi dan mencari solusi. Ada hal-hal yang memang perlu mendapat perhatian serius,” tambahnya.

Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah guru P3K formasi 2021 di Mimika mencapai 226 orang, namun lima di antaranya telah meninggal dunia. Hingga kini, sebagian besar belum menerima tunjangan yang menjadi hak mereka.

Rampeani juga mengapresiasi dedikasi para guru P3K yang tetap mengabdi di wilayah sulit meski belum mendapatkan hak sepenuhnya.

“Yang mereka sampaikan bukan semata soal administratif, tapi menyangkut keadilan dan penghargaan atas pengabdian mereka,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Guru P3K formasi 2021, Silvester Rahayanan, yang juga mengajar di SMP Negeri Jila, menyampaikan apresiasi atas kepedulian DPRK Mimika terhadap persoalan yang mereka hadapi sejak awal 2024.

“Kami mengajar di wilayah pedalaman dengan segala keterbatasan, tapi tunjangan yang seharusnya kami terima hingga kini belum juga dibayarkan,” ujarnya.

Silvester berharap pertemuan ini menjadi langkah awal agar Dinas Pendidikan segera menindaklanjuti masalah tersebut.

“Kami ingin bekerja dengan tenang dan maksimal. Kami tidak menuntut lebih, hanya meminta hak kami agar segera dipenuhi,” ungkapnya. (Redaksi)