Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRKesehatan

Komisi III DPRK Mimika Tekankan Persoalan Kesehatan Harus Jadi Tanggung Jawab Bersama

87
×

Komisi III DPRK Mimika Tekankan Persoalan Kesehatan Harus Jadi Tanggung Jawab Bersama

Sebarkan artikel ini

Capt: Suasana rapat dengar pendapat Komisi III DPRK Mimika bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.

Example 468x60

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan, RSUD Mimika, RS Waa Banti, dan seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Mimika, Rabu (17/9/2025).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Herman Gafur didampingi Wakil Ketua Adolf Omaleng, Sekretaris Herman Tangke Pare, serta anggota Rampeani Rachman dan Yan Pieterson Laly, membahas sejumlah persoalan penting sektor kesehatan.

Menurut Herman Gafur, tujuan RDP ini adalah menyatukan persepsi terkait pelayanan kesehatan di Mimika. Beberapa isu yang menjadi sorotan di antaranya masih minimnya dokter spesialis, rencana peningkatan tipe RSUD Mimika dari C ke B, hingga pemberdayaan anak-anak Papua di bidang kesehatan.

Baca Juga :

“Ini rapat perdana lintas sektoral. Masalah kesehatan adalah tanggung jawab bersama, tidak boleh lagi ada lempar tanggung jawab. Poin-poin pembahasan hari ini akan direkomendasikan tahun 2026, sekaligus mendorong adanya intervensi anggaran yang cukup untuk Dinas Kesehatan,” tegas Gafur.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra, mengapresiasi langkah Komisi III yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, RDP ini menjadi momentum untuk menerima masukan perbaikan layanan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

Ia menanggapi sorotan terkait penanganan penyakit jantung, kanker, dan gagal ginjal yang masih harus dirujuk keluar daerah. Reynold menjelaskan, kasus tersebut memerlukan fasilitas rumah sakit dengan level lebih tinggi.

“Transformasi kesehatan saat ini berorientasi pada kepuasan pasien. Namun ada tantangan yang lebih besar dibanding standar administratif. Itu yang sedang kami adaptasi,” ujarnya.

Reynold menambahkan, setiap fasilitas kesehatan tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus menjadi satu sistem pelayanan. Saat ini, pihaknya sedang mengupayakan integrasi layanan melalui jejaring klinik dan dokter praktik mandiri.

“Harapannya, masyarakat Mimika bisa mengakses layanan kesehatan di fasilitas manapun dengan menggunakan NIK. Prinsipnya, orang sakit hari ini harus langsung dilayani,” pungkas Reynold.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *