Komisi II DPRK Mimika Dorong Penguatan Ketahanan Pangan dan Penanganan Stunting di Wilayah Pesisir

TIMIKA, NemangkawiPos.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melakukan kunjungan kerja ke Dinas Ketahanan Pangan pada Kamis (8/5/2025). Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Dolfin Beanal, ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kerawanan pangan, ketersediaan cadangan pangan, hingga distribusi hasil pertanian lokal.

Dalam pertemuan tersebut, Dolfin Beanal menegaskan komitmen DPRK Mimika untuk mengawal ketahanan pangan secara serius dan menyeluruh. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan menyurati dinas-dinas terkait guna membahas pembangunan ketahanan pangan lokal dari kampung hingga kota, sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika.

“Persoalan pangan adalah persoalan kemanusiaan. Tidak boleh ada permainan dalam hal ini. Kami akan kawal ketat,” tegas Dolfin.

Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap petani lokal, serta mendorong agar perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia dan para penyedia kebutuhan pangan tidak lagi mengambil komoditas dari luar Mimika.

“Pangan untuk Mimika harus berasal dari Mimika. Tidak boleh lagi ambil dari luar. Kami akan bongkar jika masih ada oknum, mafia, atau vendor-vendor yang bermain dalam rantai distribusi pangan dan tidak bekerja dengan hati untuk Mimika,” ujarnya.

Dolfin juga menambahkan bahwa DPRK siap untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan implementasi program ketahanan pangan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kami tidak mau hanya dengar paparan di ruang rapat. Kita harus tahu siapa mitra kerjanya dan dampaknya langsung di masyarakat. Kami siap mendorong anggaran di Banggar demi kerja sama membangun Mimika,” pungkasnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Yulius Koga, menjelaskan bahwa belum semua komoditas pangan bisa diproduksi di Mimika. Oleh karena itu, sebagian besar kebutuhan masih harus didatangkan dari luar daerah.

“Kami masih ambil dari luar untuk komoditas yang belum bisa diproduksi di Mimika. Tapi untuk pangan lokal, kami beli langsung dari mama-mama Papua, baik dari kebun maupun yang berjualan di trotoar. Kami juga punya aplikasi Simatsemula untuk memantau stok, dan rutin menggelar pasar murah,” jelas Yulius.

Namun, ia mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima petunjuk teknis (juknis) terkait program makanan bergizi dari pemerintah pusat.

Anggota Komisi II Dessy Putrika Ross Rante,  menyoroti minimnya anggaran yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Ia mendorong agar program difokuskan di wilayah pesisir yang masih tinggi angka stunting-nya.

“Anggaran ketahanan pangan sangat minim, padahal program ini menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Saya sarankan ada intervensi ke wilayah pesisir, karena dari kunjungan kami ke Dapil VI, masyarakat di sana belum merasakan program pemerintah,” tegas Dessy.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II, Adrian Andhika Thie, menekankan pentingnya peran Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Ia menyayangkan terbatasnya program yang berjalan akibat rendahnya alokasi anggaran.

“Pasar murah dan toko tani sangat diminati masyarakat. Sayangnya, karena anggaran kecil, banyak program tidak berjalan. Kita akan dorong di APBD Perubahan. Kita tidak perlu hanya membangun infrastruktur mewah, tapi SDM dan pangan rakyat justru tertinggal. Sudah saatnya kita fokus pada pembangunan manusia,” pungkasnya.

Komisi II berkomitmen untuk mendorong sinergi dan keberpihakan kebijakan anggaran pada sektor pangan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Mimika, khususnya yang berada di daerah terpencil.