KNPI Kwamki Narama Desak Pemkab Mimika Segera Perpanjang SK Kepala Kampung

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPC KNPI) Distrik Kwamki Narama, Painus Magai, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera mengambil langkah taktis terkait status jabatan pemerintah kampung.

Painus mendesak Bupati dan Wakil Bupati Mimika agar segera menerbitkan perpanjangan Surat Keputusan (SK) bagi seluruh kepala kampung di Kabupaten Mimika sesuai dengan amanat regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.
​

​Menurut Painus, ketidakpastian status hukum (SK) para kepala kampung dalam beberapa bulan terakhir telah menciptakan hambatan serius dalam pelayanan publik. Tanpa SK yang sah, para kepala kampung dinilai tidak memiliki legitimasi atau andil kuat untuk mengambil keputusan strategis, terutama dalam menangani konflik sosial.

​”Kami melihat di lapangan, khususnya di Kwamki Narama dan 33 kampung lainnya, kepala kampung seolah kehilangan taring. Mereka tidak bisa mengambil kebijakan atau keputusan cepat saat terjadi masalah di tengah masyarakat karena terbentur masa berlaku SK,” ujar Painus kepada wartawan, Sabtu (7/2/2026).

Sebagai tokoh pemuda, Painus menekankan bahwa pemerintah kampung adalah ujung tombak pembangunan yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi masyarakat. Mereka adalah pihak yang paling memahami kondisi lapangan karena hidup dan tinggal bersama warga.

​”Pemerintah kampung itu yang tahu persis masalah rakyat karena mereka tidur dan bangun bersama warga. Jika SK ini terus digantung atau di-skors, maka penanganan masalah di tingkat bawah akan lumpuh,” tegasnya.
​
Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah daerah agar proses perpanjangan SK ini dilakukan secara murni demi kepentingan pelayanan masyarakat, bukan karena adanya intervensi atau kepentingan politik tertentu. dirinya khawatir, penundaan yang berlarut-larut dapat memicu stabilitas keamanan yang tidak kondusif di wilayah kampung-kampung.

​”Jangan sampai ada kepentingan politik yang menghambat proses ini. Pemerintah harus gerak cepat sesuai aturan. Kita tidak ingin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kampung-kampung hanya karena tidak adanya kepemimpinan yang definitif dan kuat secara hukum,” pungkasnya.