Ketua Komisi IV DPRK Mimika Minta Penambahan Kuota Rumah Layak Huni dan Evaluasi Kontraktor

TIMIKA, Nemangmawipos.com – Ketua Komisi IV DPRK Kabupaten Mimika, Elinus Balinol Mom, menegaskan pentingnya perluasan jangkauan program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat. Hal ini disampaikannya usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi terkait di Kantor DPRD Mimika, Kamis (26/2/2026).

​Dalam keterangannya, Elinus menyoroti dua poin krusial: ketepatan sasaran penerima manfaat serta profesionalisme kontraktor dalam pengerjaan proyek di wilayah pedalaman.
​

<Elinus menjelaskan bahwa sumber pendanaan menentukan kriteria penerima manfaat. Jika anggaran bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) atau kemitraan, maka prioritas utama adalah Orang Asli Papua (OAP). Namun, jika bersumber dari APBD murni, pemerintah wajib merangkul seluruh warga yang telah menjadi penduduk sah Kabupaten Mimika.

​”Jika anggarannya dari APBD, maka bantuan pendidikan maupun perumahan layak huni diberikan kepada warga yang memang sudah menjadi penduduk Kabupaten Mimika. Mereka berhak mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat,” ujar Elinus.

​Ia juga mengingatkan agar verifikasi data dilakukan secara ketat. Bantuan harus jatuh ke tangan warga yang benar-benar membutuhkan, bukan mereka yang sudah mapan secara ekonomi.

​”Jangan diberikan kepada mereka yang sudah punya pekerjaan tetap atau sudah lulus menjadi ASN. Kita harus berikan kepada masyarakat yang masuk kategori kurang mampu agar asas manfaatnya terasa,” tegasnya.
​
​Mengingat tingginya aspirasi masyarakat yang masuk ke meja dewan, Elinus berharap Pemerintah Kabupaten Mimika dapat menambah kuota penerima manfaat pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, jumlah yang ada saat ini masih jauh dari kata cukup untuk menampung kebutuhan warga di pesisir maupun pegunungan.

“Kami sebagai representasi rakyat meminta adanya penambahan kuota. Aspirasi yang kami terima sangat banyak, jadi tidak bisa hanya dengan modal yang terbatas. Pemerintah harus melihat ini sebagai prioritas,” tambahnya.
​
​Terkait teknis pengerjaan, Komisi IV menyoroti banyaknya proyek di wilayah pegunungan yang mengalami keterlambatan (melewati batas waktu kontrak). Elinus meminta agar pemerintah lebih selektif dalam menunjuk kontraktor pelaksana.

“Kami meminta agar kontraktor yang dipercayakan adalah mereka yang benar-benar memahami kondisi geografis setempat. Banyak pekerjaan di gunung yang terlambat karena kendala mobilisasi. Kontraktor harus punya strategi yang matang agar pekerjaan selesai tepat waktu dan tepat mutu,” kata Elinus.

​Elinus menutup wawancaranya dengan menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal program ini agar rumah-rumah yang dibangun benar-benar menjadi hunian yang layak bagi masyarakat Mimika dari gunung hingga pantai.