Example floating
Example floating
organisasi

Ketua JMSI Papua Tengah Iwan Makatita : Masyarakat Waspada Media Siber Tanpa Redaksi Jelas

216
×

Ketua JMSI Papua Tengah Iwan Makatita : Masyarakat Waspada Media Siber Tanpa Redaksi Jelas

Sebarkan artikel ini

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap media yang kredibel, diharapkan publik akan lebih selektif dalam mengakses informasi serta tidak mudah terhasut oleh narasi yang tidak jelas asal-usulnya.

Example 468x60

TIMIKA, nemangkawipos.com – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Papua Tengah, Iwan S. Makatita, mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang bersumber dari media siber tanpa mencantumkan box redaksi secara jelas dan transparan.

Imbauan tersebut disampaikan Makatita pada Minggu (13/7/2025), menyusul maraknya penyebaran berita bohong dan informasi tidak akurat yang beredar melalui situs-situs berita tanpa identitas pengelola yang sah.

“Box redaksi adalah salah satu indikator profesionalitas dan legalitas sebuah media. Di dalamnya harus tercantum struktur redaksi, alamat kantor, nomor kontak, dan penanggung jawab yang sah secara hukum. Jika tidak ada, maka masyarakat patut curiga terhadap kebenaran dan pertanggungjawaban isi berita,” kata Iwan.

Baca Juga :

Ia menekankan, masyarakat harus semakin cerdas dalam mengonsumsi informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh media yang tidak berbadan hukum.

“Media seperti itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, saya mengajak masyarakat hanya mempercayai media yang berbadan hukum dan terdaftar secara resmi di Dewan Pers,” ujarnya.

Iwan juga mendorong kalangan wartawan lokal untuk terus meningkatkan profesionalisme dan menjunjung tinggi etika jurnalistik.

“Kami di JMSI berkomitmen menjaga kualitas informasi yang disajikan kepada publik. Kami juga siap bermitra dengan semua pihak untuk menciptakan ruang publik yang sehat dan informatif,” tambahnya.

Imbauan JMSI ini mendapat sambutan positif dari sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda di Papua Tengah. Mereka menilai langkah tersebut penting untuk menangkal hoaks dan narasi fitnah yang berpotensi memicu kegaduhan sosial dan politik di daerah.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *