Ketua Fraksi Perindo DPRK Nduga Tanggapi Isu Penembakan di Wamena: “Jangan Stigmatisasi Pengungsi Nduga”

NDUGA, NemangkawiPos.com – Ketua Fraksi Partai Perindo DPRK Nduga, Leri Gwijangge, S.AP., M.AP., menanggapi serius isu yang mencuat usai insiden penembakan dua aparat keamanan oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Rumah Sakit Umum Wamena, Papua Pegunungan.

Dalam keterangannya melalui pesan WhatsApp pada Jumat (30/5/2025), Leri menyayangkan munculnya narasi publik yang menyudutkan masyarakat sipil, khususnya para pengungsi asal Nduga.

“Egianus Kogoya dan kelompoknya adalah kombatan yang sedang berkonflik dengan pemerintah. Mereka tidak mewakili masyarakat sipil, apalagi para pengungsi. Jangan semua orang Nduga disamaratakan,” tegasnya.

Leri juga menyoroti isu yang beredar terkait rencana pemulangan paksa pengungsi Nduga oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Menurutnya, jika informasi tersebut benar, maka kebijakan itu sangat keliru dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

“Kalau benar pemerintah mau memulangkan orang Nduga, kami pertanyakan dasar hukumnya. Wamena adalah rumah kita bersama. Tidak ada satu kelompok pun yang berhak mengklaim Jayawijaya sebagai miliknya sendiri. Kami orang Nduga punya sejarah di tanah ini,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa pendekatan keamanan, terutama operasi yang menyasar lokasi-lokasi pengungsian, hanya akan memperdalam luka dan trauma para pengungsi yang selama ini hidup dalam tekanan.

“Jangan tambah penderitaan mereka dengan intimidasi atau sweeping. Itu akan memperburuk trauma yang sudah mereka alami bertahun-tahun,” kata Leri.

Lebih lanjut, ia juga mengimbau kepada kelompok Egianus Kogoya dan TPNPB Kodap III Ndugama untuk segera menarik diri dari wilayah Jayawijaya, demi keselamatan warga sipil.

“Kami minta Egianus dan kelompoknya tarik mundur dari Jayawijaya. Ibu kota provinsi harus steril dari aksi kekerasan. Jangan lukai rakyat sendiri,” serunya.

Menutup pernyataannya, Leri meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan agar menepati janji politik mereka, khususnya terkait penarikan pasukan non-organik dari Kabupaten Nduga serta pemulangan pengungsi secara aman dan bermartabat.

“Wujudkan visi-misi yang telah disampaikan kepada rakyat. Pulangkan pengungsi dengan hormat, bukan dengan tekanan. Kami juga mendorong DPR Provinsi, MRP, dan semua pihak untuk terlibat aktif dalam penyelesaian krisis kemanusiaan ini,” pungkasnya.