Ketua DPRK Minta Proyek Air Bersih di Pesisir Mimika Dituntaskan, Soroti Anggaran Rp17 Miliar per Unit

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau, menyoroti pelaksanaan proyek air bersih di wilayah pesisir yang menjadi bagian dari program unggulan “Pembangunan dari Kampung ke Kota” oleh Bupati Mimika. Ia menilai program tersebut sudah sangat baik secara konsep, namun masih menyisakan sejumlah persoalan dalam implementasinya di lapangan.

Dalam wawancaranya kepada wartawan, Jumat (11/7/2025), Primus mengatakan bahwa ia telah menerima laporan dari masyarakat di beberapa distrik pesisir terkait kualitas air yang belum layak konsumsi, bahkan sebagian masih berasa payau.

“Saya sudah mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa bangunan air bersihnya memang sudah ada, tapi airnya masih payau, belum layak diminum. Bahkan saya dapat informasi bahwa tukang-tukang yang kerja di sana sudah pulang ke kota, padahal pekerjaannya belum benar-benar tuntas,” tegasnya.

Primus menekankan pentingnya menyelesaikan proyek tersebut agar masyarakat benar-benar dapat menikmati air tawar yang layak. Ia mengingatkan bahwa proyek ini menggunakan dana APBD yang sangat besar, yakni sekitar Rp17 miliar untuk satu unit sistem air bersih di beberapa distrik pesisir Mimika.

“Kalau kita sudah bicara pembangunan dari kampung ke kota, maka harus benar-benar dijalankan. Jangan hanya menjadi slogan. Saya dukung visi-misi Pak Bupati, tapi pekerjaan di lapangan harus selesai dan bermanfaat untuk rakyat,” ujarnya.

Ia juga meminta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan bahwa proyek air bersih tersebut benar-benar diselesaikan dengan baik.

“PPTK harus turun cek langsung. Bila perlu, kalau pekerjaan tidak selesai dengan baik, pihak berwenang harus turun untuk pastikan. Ini bukan mencari-cari kesalahan, tapi memastikan anggaran yang besar ini betul-betul digunakan untuk masyarakat,” tambahnya.

Primus menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR adalah untuk memastikan seluruh pekerjaan pembangunan berjalan sesuai aturan dan menghasilkan manfaat nyata.

“Kami di DPR bukan cari salah, tapi memastikan semua pekerjaan benar-benar selesai 100 persen dan berguna bagi masyarakat. Itu tugas kami dalam fungsi pengawasan,” pungkasnya.