Ketua DPR Mimika Primus, Minta Kemendagri dan Gubernur Papua Tengah Segera Selesaikan Sengketa Batas Mimika–Deiyai

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau, angkat bicara terkait konflik agraria yang melibatkan dua kubu di Distrik Mimika Barat Tengah, tepatnya di Kapiraya.

Primus menyatakan bahwa situasi keamanan di wilayah tersebut saat ini belum kondusif dan dikhawatirkan terus memicu jatuhnya korban apabila tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah.

“Situasi di Mimika Barat Tengah saat ini tidak aman. Masyarakat sedang berkonflik dan ini tidak boleh dibiarkan. Saya berharap semua lembaga pemerintah, termasuk DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Jika dibiarkan, konflik ini akan terus memakan korban,” tegas Primus saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/02/2026).

Ia juga meminta aparat keamanan untuk terus mengawal situasi agar tidak semakin meluas. Menurutnya, konflik yang terjadi bukanlah perang suku, melainkan persoalan tapal batas wilayah antar kabupaten yang menjadi tanggung jawab negara.

“Ini bukan perang suku. Ini soal batas wilayah antara kabupaten dan kabupaten. Karena itu, ini menjadi tanggung jawab negara dan seluruh unsur Forkopimda di dua kabupaten,” ujarnya.

Primus turut meminta Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, segera mengambil langkah konkret untuk memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut.

“Saya minta Bapak Gubernur Papua Tengah segera mengambil langkah. Jangan kita pelihara konflik. Harapan saya, mari kita bergerak bersama agar persoalan ini cepat selesai,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat Deiyai dan Kapiraya untuk menahan diri dan tidak terprovokasi, mengingat dampak konflik hanya akan merugikan masyarakat sendiri.

“Korban sudah berjatuhan dan yang rugi adalah masyarakat kita sendiri. Saya minta dengan tegas agar pemerintah segera mengambil langkah nyata,” ujarnya.

Primus juga mengingatkan bahwa sebelumnya telah dilakukan pertemuan di Jakarta pada 16 Desember 2025 untuk membahas persoalan tersebut. Ia berharap pertemuan lanjutan dapat segera dilaksanakan secara langsung, bukan melalui pertemuan daring.

“Kami sudah duduk bersama di Jakarta pada 16 Desember 2025. Saya minta agar segera dilakukan pertemuan kembali secara langsung. Jangan melalui Zoom. Ini persoalan serius yang harus dibahas secara tatap muka,” pungkasnya.