Ketegangan Pasca Pilkada di Puncak Jaya, DPRP Papua Tengah Serukan Perdamaian Adat dan Negosiasi

PUNCAK JAYA, nemangkawipos.com – Situasi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya masih memanas pasca pemilihan kepala daerah. Gesekan antarkelompok masyarakat kian meningkat seiring belum diumumkannya hasil resmi pemilihan bupati dan wakil bupati, sementara proses hukum masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

MK telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di semua tingkatan untuk melakukan penghitungan ulang atau rekapitulasi suara. Namun, ketidakpastian ini justru memperkeruh situasi, memicu konflik dan kekerasan yang memaksa sebagian warga mengungsi ke Jayapura, Nabire, dan Wamena.

Wakil Ketua III DPRP Papua Tengah, Bekies Sonny Kogoya, S.Km, M.Kp, menyampaikan keprihatinannya. Ia menyoroti bahwa konflik yang terjadi bukan hanya berdimensi politik, tetapi juga sosial.

“Rumah-rumah warga yang kosong akibat pengungsian menjadi sasaran pembakaran hampir setiap malam. Sampai hari ini belum jelas siapa pelakunya,” ujarnya kepada wartawan Kamis, (3/4/2025).

Menurutnya, akar masalah tidak hanya berasal dari ketegangan hasil pilkada, tetapi juga dari konflik di tingkat kampung. Persaingan antarpendukung calon bupati dan isu pergantian kepala kampung menambah kompleksitas konflik.

Bekies menyerukan agar semua pihak menempuh jalan perdamaian melalui pendekatan adat. Ia mengusulkan agar tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, korban, dan kedua belah pihak pendukung calon duduk bersama dalam forum negosiasi terbuka.

“Kita harus hadir sebagai fasilitator, bukan provokator. Semua tokoh harus duduk bersama dengan pendekatan budaya kita,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung proses rekonsiliasi. Proses damai ini menurutnya harus dilakukan secara bertahap dan menyentuh langsung pihak korban.

“Yang pertama, berikan kepastian kepada korban yang kehilangan keluarganya. Kedua, pastikan tidak ada penggantian kepala kampung secara sepihak. Ini penting untuk meredakan ketegangan,” katanya.

Bekies menekankan bahwa keamanan tetap penting, namun tidak cukup hanya dengan kehadiran aparat TNI/Polri. Upaya persuasif dan komunikasi budaya menjadi kunci untuk mengakhiri konflik berkepanjangan ini.

“Keamanan itu tugas aparat, tapi perdamaian adalah tanggung jawab kita semua. Jangan tunggu keputusan siapa bupati terpilih baru kita bergerak,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan soal peran provokator yang masih aktif menyulut konflik. Aparat diminta bertindak tegas terhadap aktor intelektual dan pelaku lapangan yang menyebabkan kerusuhan.

“Provokator harus segera ditindak. Data pasti sudah ada di aparat. Mereka harus diperiksa dan diproses hukum,” tegasnya.

Sebagai penutup, Bekies Sonny Kogoya berharap pemimpin yang terpilih nantinya bisa menjadi pemersatu.

“Siapapun yang menang harus merangkul semua pihak. Tidak boleh ada yang disingkirkan. Mari kita bangun Puncak Jaya yang damai dan maju bersama,” tutupnya.