Kemanusiaan yang Terbuang di Tapal Batas Kapiraya: Anak-Anak Mengungsi, Pelayanan Publik Lumpuh Total

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Tragedi kemanusiaan yang senyap tengah berlangsung di Distrik Mimika Barat Tengah (wilayah Kapiraya). Konflik perebutan hak ulayat dan tumpang tindih administrasi antara Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai telah memaksa warga di lima kampung meninggalkan rumah mereka.

​Anggota DPRD Mimika, Hj. Rampeani Rahman, yang baru saja meninjau lokasi, membeberkan fakta memilukan. Desa-desa kini berubah menjadi “kampung mati” karena warga lebih memilih berlindung di tenda-tenda darurat pinggiran pantai demi menghindari kontak fisik yang terus mengintai.

​Rampeani menyebutkan, dampak konflik ini telah melumpuhkan urat nadi kehidupan masyarakat. Anak-anak usia sekolah kini terlantar tanpa pendidikan, padahal ujian kenaikan kelas dan ujian nasional sudah di depan mata.

​”Warga mengungsi di pinggiran pantai, hidup di tempat yang tidak layak. Ibu hamil kekurangan asupan gizi, anak-anak tidak mendapatkan makanan yang cukup. Pelayanan kesehatan? Lumpuh total,” tegas Rampeani dengan nada getir saat ditemui wartawan di Timika, Minggu (15/2/2026).

​Ia menyentil solidaritas masyarakat Mimika yang seringkali bergerak cepat untuk bencana di luar daerah, namun seolah “menutup mata” terhadap penderitaan di depan pelupuk mata sendiri.

“Jangan sampai hati kita tertutup untuk saudara sendiri. Mereka butuh makanan bergizi, mereka butuh jaminan hidup. Siapa lagi kalau bukan kita?”

Persoalan di Kapiraya bukan sekadar bentrok antar-warga, melainkan kegagalan tata kelola administrasi negara. Rampeani menyoroti adanya tumpang tindih wilayah, di mana wilayah yang diklaim secara administratif oleh kabupaten tetangga, ternyata berada di dalam wilayah geografis Kabupaten Mimika.

“Masyarakat hanya mempertahankan hak ulayat mereka sesuai hukum. Ini bukan kesalahan mereka di bawah, tapi ada tumpang tindih administratif di level atas. Negara harus bertanggung jawab atas kekacauan ini,” ujarnya.

Melihat eskalasi yang kian memanas, legislator dari Dapil pesisir ini melayangkan tuntutan keras:
1. Kepada Presiden Prabowo dan Mendagri: Segera tuntaskan sengketa tapal batas ini secara permanen. Jangan biarkan masyarakat menjadi tumbal dari ketidakpastian hukum pusat.
2. Kepada Gubernur Papua Tengah: Harus tegas memerintahkan Bupati Mimika, Deiyai, dan Dogiyai untuk duduk satu meja.
3. Keamanan: Pemerintah harus menjamin keamanan warga agar tidak ada lagi kontak fisik yang memicu trauma mendalam.

​Terkait akses transportasi, Rampeani mendukung penuh langkah Bupati Mimika untuk membatasi atau mengawasi aktivitas penerbangan di lapangan terbang Kapiraya jika hal tersebut memicu provokasi. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil pertemuan bersama (Zoom) dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

​”Kita harus patuh pada perintah Bupati. Akses transportasi harus dikontrol agar tidak ada informasi atau pihak tak bertanggung jawab yang menyulut kemarahan masyarakat,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Rampeani mengajak suku Mee dan suku Kamoro untuk mengingat kembali sejarah kebersamaan mereka yang dulu harmonis mencari makan di tanah yang sama.

“Tolong, tiga pemerintahan kabupaten ini segera beri penguatan kekeluargaan. Masyarakat kita di Kapiraya selalu diselimuti ketakutan. Saatnya kita bergandeng tangan, melayani apa yang mereka butuhkan sekarang, bukan nanti,” pungkasnya.