Kelompok Khusus: APBD 2026 Harus Jadi Tonggak Kebangkitan Ekonomi OAP

TIMIKA, Nemangkawipos.com — Kelompok Khusus DPRK Mimika secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III, Kamis (27/11/2025). Pandangan akhir disampaikan oleh Wakil Ketua Kelompok Khusus, Anto N. Alom, di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Gedung DPRK Mimika.

Dalam penyampaiannya, Kelompok Khusus memberikan apresiasi atas jawaban eksekutif, namun menegaskan kembali bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat, terutama di wilayah pedalaman dan daerah yang masih terisolir.

Kelompok Khusus mengajukan 11 tuntutan prioritas yang wajib diakomodasi dalam pelaksanaan APBD 2026. Prioritas tersebut mencakup percepatan pembangunan dan rehabilitasi SD–SMP di kampung terpencil seperti Jawa, Kulama Ogom, Umpliga Jila, Bela, dan Alama; pembangunan asrama siswa SMP di Agimuga; serta pemenuhan layanan air bersih berkelanjutan di Mimika Pantai, Hoya, dan Bela Alama.

Tuntutan lainnya meliputi pembukaan isolasi jalan utama Jila–Alama dan Banti–Aroanop, peningkatan konektivitas pesisir–pedalaman, pembangunan serta kelanjutan lapangan terbang perintis di Bela, Pilikogom Jila, Hoya, dan Agimuga, hingga renovasi dan pembangunan rumah tenaga kesehatan.

Kelompok Khusus juga menekankan pentingnya pelestarian budaya Amungme–Kamoro melalui penyelenggaraan festival budaya dan pembangunan museum adat.

Selain itu, mereka meminta pembangunan rumah ibadah di Kampung Sementi dan Hoya, alokasi anggaran pemekaran distrik/kampung menuju persiapan Kotamadya Timika, serta penambahan kuota rumah layak huni bagi Orang Asli Papua (OAP) di wilayah pesisir dan pegunungan.

Menutup pandangan akhir, Kelompok Khusus menegaskan bahwa APBD 2026 harus menjadi tonggak kebangkitan ekonomi OAP sekaligus momentum membuka keterisolasian wilayah adat di Kabupaten Mimika.