Kejati Papua: Pengembalian Rp10 Miliar Tak Hapus Pertanggungjawaban Pidana

JAYAPURA, Nemangkawipos.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021 yang menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp300 miliar.

Dalam pengusutan Jilid II kasus tersebut, Rp10 miliar berhasil dikembalikan ke kas negara. Uang itu diserahkan oleh YW, mantan Ketua Harian PB PON Papua 2021, yang saat ini masih berstatus saksi. Ia sebelumnya telah dimintai keterangan bersama sejumlah saksi lainnya, termasuk KY.

“Asal uang Rp10 miliar ini merupakan pengembalian dari salah satu saksi perkara PON Papua 2021 dengan inisial YW,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua, Nixon Nikolaus Nilla Mahuse, dalam keterangan pers, Selasa (19/8/2025).

Nixon menegaskan, pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

“Dalam ketentuan Pasal 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana,” tegasnya.

Hingga kini, Kejati Papua telah memeriksa 18 saksi terkait perkara ini. Nixon menekankan penanganan kasus akan dilakukan profesional dan tanpa pandang bulu.

“Kami tidak tebang pilih. Siapa pun yang terlibat akan diproses sesuai hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyidikan Kejati Papua, Valery Dedy Sawaki, menambahkan bahwa perkara korupsi PON Papua menjadi salah satu prioritas utama selain sejumlah perkara besar lainnya.

“Beberapa pihak telah dipanggil dan diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, ada yang bersedia mengembalikan kerugian negara,” jelasnya.

Kejati Papua menegaskan komitmen penegakan hukum dengan prinsip tajam ke atas dan humanis ke bawah, serta memastikan proses perkara berjalan transparan dan akuntabel.