TIMIKA, Nemangkawipos.com – Anggota DPRP Papua Tengah, Araminus Omaleng, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus 9 ton BBM ilegal dan maraknya tambang ilegal di Distrik Mimika Barat Tengah.
Ia menilai praktik ini melibatkan oknum-oknum tak bertanggung jawab yang merugikan masyarakat luas.
“Temuan BBM ilegal ini sangat memalukan, apalagi kita sedang krisis BBM bersubsidi. Ternyata ada oknum yang bermain demi keuntungan pribadi, terutama di daerah terpencil,” tegas Araminus saat ditemui di Kantor DPRK Mimika, Rabu (3/9/2025).
Ia juga mendesak Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong untuk mengevaluasi total kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika.
Menurutnya, evaluasi harus dilakukan menyeluruh mulai dari kepala dinas, kabid hingga kabag.
“Distribusi BBM bersubsidi harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jumlah penduduk dan kendaraan terus meningkat, sementara masyarakat ekonomi menengah ke bawah sangat bergantung pada BBM terjangkau. Jika masalah ini dibiarkan, dampaknya berbahaya,” ujarnya.
Selain itu, Araminus menyampaikan pemerintah daerah harus berani mengambil langkah tegas, bahkan bila perlu melakukan pemeriksaan internal agar kasus BBM ilegal dan tambang ilegal bisa diusut hingga ke akar-akarnya.