Kadishub Mimika Tegaskan Operator Penerbangan Tolak Layani Subsidi ke 4 Distrik Karena Alasan Keamanan

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Jania Basir, menegaskan bahwa hambatan penerbangan subsidi ke wilayah pegunungan Mimika, seperti Distrik Alama, Jita, Jila, dan Hoeya, disebabkan oleh kekhawatiran pihak operator penerbangan atas faktor keamanan di wilayah tersebut.

Hal ini disampaikan Jania saat menemui langsung massa dari empat distrik yang menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Perhubungan Mimika, Jalan C. Heatubun, Selasa (29/4/2025).

“Yang menyampaikan soal keamanan bukan kami, tapi operator sendiri yang tidak mau terbang jika tidak ada jaminan keamanan. Susi Air pun kami sudah hubungi, tapi mereka juga menolak dengan alasan yang sama,” kata Jania.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika tidak pernah menetapkan keempat distrik itu sebagai zona merah. Label tersebut, menurutnya, muncul dari pertimbangan dan keputusan internal operator penerbangan.

“Bukan pemerintah yang bilang zona merah, tapi operator yang menilai demikian. Kami sudah fasilitasi, bahkan anggarannya tersedia. Tapi kalau mereka tidak bersedia, kami juga tidak bisa paksa,” tegasnya.

Jania menambahkan, pernah ada perwakilan masyarakat dari Distrik Alama yang membawa operator penerbangan yang mengaku bersedia melayani rute perintis. Namun, saat diminta mengikuti proses pelelangan sesuai regulasi, operator tersebut tidak pernah kembali.

“Meskipun dananya ada, kami tidak bisa langsung pakai. Semua harus lewat proses tender sesuai aturan. Operator itu juga tidak pernah muncul lagi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Jania menyoroti praktik penerbangan carteran yang masih berjalan ke wilayah tersebut. Ia mengindikasikan bahwa operator lebih memilih skema carter karena lebih menguntungkan secara komersial dibandingkan melayani penerbangan subsidi perintis yang tarifnya telah diatur oleh pemerintah pusat.

“Kenapa carter bisa? Karena tarifnya mahal dan bebas atur. Sedangkan penerbangan subsidi tarifnya diatur pusat, tidak bisa seenaknya kita tetapkan,” ungkapnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Jania mengajak perwakilan masyarakat yang berdemo untuk bersama-sama bertemu dengan operator penerbangan guna mencari titik terang atas penolakan tersebut.

“Mari kita duduk bersama, tanyakan langsung ke operator kenapa mereka tidak mau meskipun pemerintah sudah siapkan anggarannya,” tutup Jania.

Sebelumnya, ratusan warga dari empat distrik tersebut menggelar aksi protes menuntut dibukanya kembali layanan penerbangan subsidi perintis ke wilayah mereka, yang sangat bergantung pada akses udara untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan logistik.