TIMIKA, nemangkawipos.com Ketua DPD KNPI kabupaten Mimika Awen Magai, meminta Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa) dan Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko) transparan dalam pengelolaan anggaran dana satu persen yang diberikan oleh Manajemen PT Freeport.
Menurut Awen, kekecewan masyarakat tujuh suku semakin terlihat terhadap pengelolaan anggaran satu persen yang di kelolah oleh YPMAK.
“Saya meminta kepada manajemen perusahaan PT. frepot dan lembaga YPMAK, agar cermati baik dalam pengelolaan anggaran satu persen karena dana itu seutuhnya diberikan kepada masyarakat,” kata Awen Magai, dalam keterangannya melalui pesan via WhatsApp yang diterima nemangakawipos.com Sabtu, (13/04/2024).
Awen juga menegaskan kepada manajemen perusahaan PT. Frepot Indonesia agar transparan dalam memberikan dukungan kepada masyarakat di kabupaten Mimika.
“Selama ini terlihat setelah berubah nama LPMAK ke YPMAK, dana satu persen semakin tidak jelas benar-benar murni kepada masyarakat,” tegas Awen.
Selain itu, Awen juga menyatakan sikap tegasnya dan mengajak seluruh pemuda delapan belas distrik yang ada di kabupaten Mimika. Bersama-sama Lemasko dan Lemasa beserta lima suku kerabat lainya mempertanyakan anggaran satu persen yang benar-benar milik masyarakat tujuh suku asli Mimika.
“Saya tahu bahwa satu persen itu jumlah cukup besar, tetapi itu dipermainkan oleh oknum -oknum tertentu di Freeport dan orang -orang yang punya kepentingan. Bahkan dana satu persen itu mungkin lebih besar dari APBD Kabupaten Mimika. Hal ini yang perlu ditanyakan oleh Lemasa dan Lemasko beserta lima suku kerabat lainya ke Manajemen PTFI,” pungkasnya.
