HMI Cabang Persiapan Mimika Imbau Kader Tertib Gunakan Logo Menjelang Finalisasi SK Pengurus

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Mimika mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh kader agar menertibkan penggunaan logo dan atribut resmi organisasi. Imbauan ini disampaikan seiring proses finalisasi serta distribusi Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru dari PB HMI.

Langkah tersebut diambil untuk menjaga marwah organisasi sekaligus mencegah penyalahgunaan atribut yang dapat memicu kebingungan atau klaim sepihak di internal HMI.

“Kami meminta seluruh kader untuk menahan diri dan lebih bijaksana dalam menggunakan logo HMI, terutama untuk kegiatan yang mengatasnamakan HMI secara kelembagaan,” ujar Febri Setiawan Tansir (Febri) dalam keterangan pers yang diterima media di Timika, Minggu (28/9/2025).

Menurutnya, hingga SK kepengurusan baru secara resmi diterima, status kepengurusan masih berada dalam tahap demisioner atau transisi. Karena itu, penggunaan logo dalam kegiatan seperti seminar, aksi massa, atau publikasi di media sosial di luar komando kepengurusan yang sah dianggap dapat mencederai proses organisasi.

“Logo HMI bukan milik perorangan atau kelompok, melainkan simbol perjuangan dan kehormatan seluruh kader. Penggunaannya terikat pada legalitas formal. Selama SK belum turun, artinya kepengurusan belum definitif. Inisiatif kegiatan tentu baik, tapi jangan sampai mencatut nama lembaga secara serampangan,” tegasnya.

Febri menambahkan, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diproses secara hukum. Imbauan ini juga dimaksudkan untuk menghindari potensi konflik horizontal antarkader akibat klaim kepengurusan sebelum adanya keputusan resmi dari PB HMI.

Saat ini, PB HMI tengah menuntaskan administrasi penerbitan SK agar roda organisasi di daerah dapat segera berjalan normal dan solid.

Seluruh kader diharapkan dapat menghormati proses yang sedang berlangsung dengan fokus pada kegiatan membangun kapasitas personal, tanpa membawa atribut organisasi secara tidak sah.

Setelah SK kepengurusan resmi diterbitkan, program kerja di bawah kepemimpinan baru dapat dijalankan secara legal dengan menggunakan atribut HMI sepenuhnya.