Gelar Rapat Paripurna, DPRK Mimika Sahkan Empat Pansus Strategis Penyelesaian Masalah Di Mimika

TIMIKA, nemangkawipos.com –  Gelar rapat Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika mengesahkan empat panitia khusus strategis untuk menyelesaikan masalah-masalah krusial yang terjadi di Kabupaten Mimika.

<span;>Pansus yang di sahkan dalam rapat Paripurna pada Rabu, 25/02/2026 tersebut merupakan keresahan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPRK Mimika untuk ditindaklanjuti.

Berikut pansus yang disahkan untuk menyelesaikan persoalan krusial yang terjadi di daerah saat ini. Panitia khusus (Pansus) I Penanganan sengketa tapal batas di Kapiraya Distrik Mimika Barat Tengah.

Panitia khusus (Pansus) II Penangan masalah air bersih. Panitia khusus (Pansus) III Penanganan mogok kerja karyawan PT. Freeport Indonesia, Privatisasi, dan Kontraktor dan Panitia khusus (Pansus) IV Penanganan kemanusiaan terkait konflik di Kapiraya, Kwamki Narama, dan Distrik Jila.

Penandatanganan surat keputusan Panitia khusus merupakan penyerahan mandat rakyat untuk menyelesaikan permasalahan mendasar di kabupaten mimika. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRK Mimika Primus Natikapareyau saat pengesahan empat pansus strategis.

Ia Menginstruksikan kepada seluruh anggota pansus agar segera bergerak dalam penyelesaian masalah di mimika. Terkait masalah tapal batas, Pansus harus memastikan tanah di mimika barat tengah agar terlindungi secara administrasi dan hukum agar tidak menghambat pelayanan publik bagi masyarakat.

“Rakyat sedang menanti solusi nyata, identifikasi, hambatan teknis maupun manajerial agar akses air bersih bukan lagi menjadi barang mewah bagi warga Indonesia.” Ungkap Ketua DPRK Mimika

Dalam penyelesaian permasalahan mogok kerja, Pansus mogok kerja PT. Freeport Indonesia, Privatisasi dan Kontraktor diminta agar berdiri tegak sebagai jembatan yang hadir untuk melindungi hak-hak pekerja namun tetap menjaga iklim investasi yang sehat. Persoalan tersebut harus dituntaskan agar stabilitas ekonomi di daerah tetap terjaga.

Sementara itu, terkait penanganan kemanusiaan masalah konflik yang saat ini terjadi segera harus diselesaikan. Menurutnya, Kedamaian adalah syarat mutlak pembangunan. Dengan demikian, pembentukan Pansus harus mampu mendalami akar masalah dan merekomendasikan langkah rekonsiliasi yang menyentuh hati masyarakat sehingga persoalan yang terjadi di daerah bisa terselesaikan.

Primus berharap seluruh anggota pansus bisa bekerja secara korektif kolegial,  transparan dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Ia juga mengharapkan  kerjasama yang kooperatif dari pihak eksekutif, PT. Freeport Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan data dan informasi yang jujur sehingga dapat mendukung penyelesaian masalah di Kabupaten Mimika.