GEBRAKAN MEKI NAWIPA! Lantik Pejabat DOB Papua Tengah: “Integritas Harga Mati, Selingkuh Langsung Copot!”

NABIRE, Nemangkawipos.com – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH, mengirimkan sinyal peringatan keras bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dalam prosesi pelantikan pejabat yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur, Jumat (13/2/2026), Meki menegaskan bahwa profesionalisme dan moralitas adalah pondasi utama pembangunan provinsi baru ini.

Bukan sekadar retorika, Gubernur Meki mengancam akan mengambil tindakan ekstrem bagi pejabat yang berani mencoreng etika birokrasi, termasuk dalam urusan moral pribadi.

​Dalam sambutannya yang menggelegar, Meki Nawipa mengibaratkan organisasi pemerintahan seperti seekor ikan. Ia menekankan bahwa kualitas bawahan sangat bergantung pada integritas pimpinannya.

​“Ikan itu selalu busuk dari kepala. Kalau kepalanya rusak, semuanya rusak di bawah. Maka kepala harus baik. Siapapun dia yang ‘nakal’, selingkuh kiri-kanan, pasti saya copot! Itu sudah clear,” tegas Gubernur Meki.

Sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Gubernur mengingatkan bahwa pejabat yang dilantik memiliki tanggung jawab sejarah sebagai perintis, bukan sekadar pewaris. Setiap program harus selaras dengan visi “Papua Tengah Emas“ yang bertumpu pada lima pilar utama:
1. Pendidikan yang berjalan efektif.
2. Kesehatan yang menjangkau pelosok.
3. Infrastruktur yang terkoneksi.
4. Ekonomi Rakyat yang tumbuh.
5. Perdamaian yang abadi di tanah Papua.

​“Visi di Papua Tengah hanya milik Meki Nawipa dan Deinas Geley. Kami sudah berjanji kepada rakyat. Di luar itu, tidak ada visi lain. Mari kita kerja!” imbuhnya.

Terkait pengisian jabatan, Meki Nawipa menjamin prosesnya dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Ia menerapkan sistem “Bagi Rata” dengan memperhatikan representasi wilayah dan suku di delapan kabupaten.

​Gubernur memastikan komposisi ASN tetap konsisten pada rasio 70 persen Orang Asli Papua (OAP) dan 30 persen non–OAP. Data ini nantinya akan dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat tahu distribusi keterwakilan dari Nabire, Paniai, Deiyai, hingga kabupaten lainnya.

​Menutup arahannya, Meki meminta seluruh pejabat—mulai dari Kepala Dinas hingga Kepala Seksi—untuk menandatangani Pakta Integritas. Ia mengingatkan agar para pejabat tidak terjebak dalam konflik kepentingan, terutama terkait anggaran.

​“Kita sedang meletakkan fondasi besar. Jangan berkelahi karena uang. Berkat itu akan mengalir kepada orang-orang yang bekerja jujur dan benar di atas tanah ini. Hormati pimpinan, hargai anak buah, dan mari kita melangkah bersama,” pungkasnya. (Humas Setda)