Fraksi PKB Soroti RAPBD Perubahan Mimika 2025: SILPA Dominan, Transparansi Ditekankan

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar rapat paripurna II masa sidang III untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun anggaran 2025, Kamis (21/8/2025).

Dalam pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disampaikan oleh Benyamin Sarira, ditegaskan bahwa anggaran daerah merupakan instrumen akuntabilitas, manajemen, sekaligus kebijakan ekonomi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Sebagai alat akuntabilitas, setiap kegiatan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan,” ujar Sarira.

Fraksi PKB menyoroti bahwa RAPBD-P 2025 disusun berdasarkan hasil pembahasan bersama Banggar DPRK Mimika dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), termasuk kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

PKB memberikan sejumlah catatan, antara lain:

1. Sumber utama RAPBD-P 2025 berasal dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), yang dinilai menunjukkan kinerja keuangan daerah belum maksimal hingga semester berjalan.

2. Perlu optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD agar belanja daerah lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan pelayanan publik.

3. Belanja modal masih dominan, mencapai lebih dari Rp1,8 triliun. PKB meminta agar penyertaan modal benar-benar sebanding dengan manfaat dan pembagian laba yang diperoleh daerah.

4. Pembiayaan daerah tahun 2025 juga signifikan, yakni Rp652 miliar, yang sebagian besar bersumber dari SILPA tahun sebelumnya. PKB meminta penjelasan lebih rinci terkait penyertaan modal daerah, pembayaran utang kegiatan 2024, dan utang PFK.

Selain itu, Fraksi PKB mengingatkan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024, yang dinilai masih menunjukkan ketidakseimbangan antara realisasi dengan peruntukan anggaran.

“Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mutlak diperlukan untuk meminimalisir penyimpangan yang dapat menghambat pembangunan. Pada akhirnya, tata kelola APBD yang baik akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Mimika,” tegas Sarira.