Fraksi PKB Desak Penyelesaian Mogok Freeport dan Perbaikan Rekrutmen Tenaga Kerja di Mimika

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRK Mimika dalam rapat Paripurna IV masa sidang II pada Jumat (4/7/2025), secara tegas menyoroti belum tuntasnya penyelesaian kasus mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) serta mendesak pembenahan sistem rekrutmen tenaga kerja yang dinilai masih tertutup dan tidak berpihak kepada anak daerah.

Ketua Fraksi PKB, Benyamin Sarira, saat membacakan pandangan akhir fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2024, menegaskan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja harus segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan sengketa karyawan mogok yang telah berlarut sejak 2017.

“Kami minta pemerintah daerah segera menindaklanjuti sengketa mogok kerja Freeport dan kontraktornya. Ini kasus yang terlalu lama terbengkalai. Harus dicari solusi yang adil dan berpihak kepada karyawan mogok,” ujar Sarira.

Tak hanya itu, Fraksi PKB juga menilai proses rekrutmen karyawan baru di lingkungan perusahaan swasta maupun PT Freeport selama ini masih jauh dari prinsip keterbukaan. Rekrutmen dinilai tertutup dan tidak memberi ruang yang cukup bagi Orang Asli Papua (OAP), khususnya dari tujuh suku di Mimika serta anak-anak kelahiran daerah.

“Kami rekomendasikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk menata ulang sistem rekrutmen. Penerimaan kerja harus transparan dan memberi prioritas kepada anak daerah, termasuk OAP dari tujuh suku. Jangan lagi ada kesan putra-putri daerah hanya jadi penonton di tanahnya sendiri,” lanjutnya.

PKB menegaskan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah dalam memastikan keberpihakan perusahaan-perusahaan besar terhadap masyarakat lokal, termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja. Dalam rekomendasinya, PKB juga mendesak agar rekrutmen tenaga kerja dilakukan berdasarkan data riil dan kebutuhan yang jelas, dengan pelibatan lembaga adat serta tokoh masyarakat sebagai pengawal proses seleksi yang adil dan berpihak.

Fraksi PKB juga meminta agar Dinas Tenaga Kerja memiliki mekanisme yang lebih jelas dan proaktif dalam pengawasan, serta pengaturan rekrutmen di kawasan industri seperti area operasional PTFI.

“Ini menyangkut keadilan sosial dan masa depan generasi muda Mimika. Pemerintah tidak boleh abai,” tegas Sarira.

Selain itu, Fraksi PKB menyatakan menerima LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024 dengan sejumlah catatan penting, yang diharapkan dapat menjadi perhatian serius pemerintah untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di tahun-tahun mendatang.