Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika Sampaikan Pandangan Akhir dan Menyetujui RAPBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026

TIMIKA, Nemangkawipos.com — Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika secara resmi menyampaikan pandangan akhir terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III yang digelar pada Kamis, 27 November 2025, di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Gedung DPRK Mimika.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Fraksi Partai Golkar, Mariunus Tandiseno, menyampaikan apresiasi atas jawaban Bupati Mimika yang disampaikan oleh Wakil Bupati Mimika terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.

“Sebagai mitra pemerintah, kami menyampaikan terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Namun, kami tetap memberikan pendapat dan saran agar pengelolaan anggaran daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Mariunus dalam penyampaiannya.

Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Partai Golkar menekankan beberapa poin strategis, di antaranya:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Target PAD sebesar Rp585,8 miliar perlu ditingkatkan melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi serta pengawasan ketat untuk mencegah kebocoran.

2. Pengelolaan Dana Transfer yang Akuntabel Dana transfer sebesar Rp3,255 triliun harus dikelola secara efektif agar Mimika tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat.

3. Pemerataan Pembangunan
Pembangunan wajib menjangkau distrik pedalaman dan pesisir agar seluruh masyarakat merasakan manfaat pembangunan.

4. Efisiensi Belanja Daerah
Golkar menegaskan perlunya pengurangan belanja birokrasi tidak produktif dan penguatan anggaran pada sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan sektor-sektor unggulan lainnya.

5. Pembangunan Berkelanjutan dan Diversifikasi Ekonomi
Ketergantungan Mimika pada sektor pertambangan harus dikurangi melalui penguatan pariwisata berbasis budaya lokal, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan masyarakat adat.

6. Peningkatan Kualitas SDM
Anggaran pendidikan dan kesehatan harus diarahkan pada kebutuhan dasar, pemerataan tenaga pendidik dan medis, serta penyediaan fasilitas yang layak di seluruh distrik.

7. Penguatan Kohesi Sosial
Golkar menegaskan bahwa RAPBD 2026 harus menjadi instrumen untuk memperkuat persatuan sosial dan mengurangi kesenjangan di tengah keberagaman masyarakat Mimika.

Fraksi Partai Golkar menyampaikan dukungan atas arah kebijakan pemerintah, khususnya: Fokus pembangunan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan. Transparansi dalam pelaksanaan program melalui tender terbuka dan pengawasan independen. Penguatan efisiensi belanja daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan menyeluruh, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima dan menyetujui RAPBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Fraksi Golkar menyampaikan harapan agar APBD 2026 menjadi instrumen yang memperkuat kesejahteraan rakyat dan pembangunan Mimika yang berkelanjutan.

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Mimika,” tutup Mariunus.