Fraksi Eme Neme Yauware Soroti Akurasi Program dan Pembiayaan APBD 2026, Minta Pemerintah Tegas Kelola ASN dan Dana Hibah

TIMIKA, Nemangkawipos.com — Rapat Paripurna IV Masa Sidang III DPRK Mimika dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi sekaligus penutupan pembahasan RAPBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 digelar di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Gedung DPRK Mimika, Kamis (27/11/2025).

Anggota Fraksi Eme Neme Yauware (ENY), Hj. Rampeani Rachman, menegaskan bahwa seluruh proses penyusunan RAPBD 2026 telah mengikuti mekanisme resmi, mulai dari pembahasan KUA-PPAS bersama Banggar dan TAPD hingga penyusunan RKA-OPD yang disesuaikan dengan sistem klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur terbaru.

“Penyusunan anggaran harus berdasarkan kepastian tersedianya dana, sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019. RAPBD 2026 juga telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan APBN serta informasi resmi dari Kementerian Keuangan,” ujar Rampeani.

Fraksi ENY mencatat bahwa total RAPBD Mimika Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp5,6 triliun, meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Fraksi menekankan agar penggunaan anggaran tepat sasaran, berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, dan bukan program yang hanya bersifat keinginan tanpa manfaat jelas.

Salah satu sorotan utama fraksi adalah jumlah pegawai di Mimika yang mencapai kurang lebih 9.000 orang, sementara kebutuhan ideal diperkirakan hanya sekitar 2.500 pegawai.

“Setengah dari anggaran daerah habis membiayai pegawai. Pemerintah harus tegas menerapkan disiplin ASN, cermat menetapkan kebutuhan pegawai, dan profesional dalam melakukan penataan struktur kepegawaian,” tegasnya.

Terkait persoalan pencaplokan wilayah Kapiraya oleh kabupaten tetangga, Fraksi ENY meminta pemerintah bersama DPRK—khususnya anggota dapil 6—serta TNI–Polri untuk membangun komunikasi yang baik agar tidak terjadi korban jiwa maupun kerugian masyarakat.

Dengan adanya penurunan APBD 2026, fraksi juga meminta ketegasan pemerintah dalam pengelolaan dana hibah, terutama oleh Kesbangpol dan Kesra. Penyaluran hibah, kata fraksi, harus dilakukan melalui pertimbangan matang, evaluasi objektif, serta dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Fraksi ENY turut menegaskan pentingnya prioritas anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, rumah sehat, dan penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, fraksi menuntut keberpihakan anggaran terhadap dua suku besar di Mimika, yaitu Amungme dan Kamoro, termasuk percepatan realisasi kebijakan rekrutmen CPNS khusus Amungme–Kamoro.

“Penggunaan anggaran harus mengutamakan pembangunan dari kampung ke kota sebagai bagian dari implementasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika lima tahun ke depan,” ujar Rampeani.

Pendapat akhir ini disampaikan sebagai respons resmi Fraksi Eme Neme Yauware terhadap Nota Keuangan RAPBD Mimika 2026 yang disampaikan Bupati pada 25 November 2025.