EMAS DI BALIK BARA KAPIRAYA! Gubernur Meki Nawipa Pimpin Rakos Darurat, Tambang Ilegal Jadi Pemicu Pembakaran 21 Bangunan

NABIRE, Nemangkawipos.com – Eskalasi konflik di Distrik Kapiraya, wilayah perbatasan antara Mimika, Deiyai, dan Dogiyai, akhirnya memicu respons cepat tingkat tinggi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) darurat via Zoom Meeting pada Jumat (13/2/2026) guna membedah akar kerusuhan yang kian mencekam.

​Bukan sekadar soal tapal batas administratif, rapat mengungkap fakta mengejutkan: Perebutan emas adalah dalang utama di balik tumpahnya darah dan air mata di Kapiraya.

Dalam rapat yang dihadiri para Bupati dan petinggi keamanan tersebut, terungkap bahwa konflik dipicu oleh munculnya aktivitas tambang emas ilegal sejak 2024 yang diduga melibatkan pihak dari luar (Jayapura). Kehadiran “pemain” tambang ini membenturkan dua kelompok besar, Suku Mee dan Suku Kamoro.

​“Isu tapal batas itu hanya lapisan luar. Persoalan intinya adalah perebutan sumber daya emas. Aktivitas ilegal ini memicu ketegangan yang berujung pada pembakaran 21 bangunan,” ungkap fakta dalam rapat tersebut.

Dampak dari gesekan ini sangat fatal. November 2025 menjadi puncak kekerasan di mana rumah warga dan alat berat dibakar massa. Insiden terbaru bahkan menghanguskan kantor listrik, merusak pemukiman, hingga menyebabkan enam orang luka-luka.

​Situasi keamanan yang fluktuatif membuat bantuan kemanusiaan terhambat. Sebanyak tiga unit bentor dan sembako dari Pemkab Mimika belum bisa didistribusikan karena pesawat pengangkut dilarang mendarat demi alasan keselamatan. Bahkan, muncul usulan untuk menutup sementara Bandara Kapiraya melalui Notam Airnav.

​Gubernur dan para Bupati sepakat membentuk “Tim Penegasan Tapal Batas Hak Ulayat Suku Kamoro”. Tim ini ditugaskan melakukan pemetaan partisipatif menggunakan koordinat GPS, namun tetap merujuk pada sejarah lisan, penanda alam (sungai dan gunung), serta menghidupkan kembali “Kesepakatan Kedeidah” tahun 1970-an yang difasilitasi pihak gereja.

​Beberapa keputusan penting yang diambil dalam Rakor ini antara lain: Penutupan Sementara: Seluruh aktivitas di wilayah sengketa wajib dihentikan guna mendinginkan suasana. Penindakan Tegas: Aparat keamanan didesak menangkap pelaku pembakaran dan aktor di balik tambang ilegal agar tidak terjadi aksi balas dendam. Penebalan Pasukan: Sebanyak 81 personel Brimob dan Polri telah disiagakan di lokasi, namun pergerakan tambahan ditunda untuk menghindari provokasi lebih lanjut.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah kini berkomitmen penuh untuk menyelesaikan konflik ini secara permanen. Rakyat tidak boleh terus menjadi korban di atas tanah yang kaya akan emas, namun miskin kedamaian.