DPRK Mimika Tinjau Kondisi Pengungsi Jila, Desak Pemerintah dan Aparat Lakukan Pendekatan Humanis

TIMIKA, Nemangkawipos.com — Situasi keamanan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, kembali menjadi sorotan. Kamis (13/11/2025), rombongan anggota DPRK Mimika turun langsung meninjau kondisi masyarakat yang kini hidup dalam ketakutan dan trauma akibat operasi keamanan di wilayah pegunungan tersebut.

Hadir dalam kunjungan ini Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal, Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPRK Mimika, Abrian Katagame, dan Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom. Mereka mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi warga pengungsi yang berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah dan pihak keamanan.

Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal, menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat.

“Hasil dari aspirasi masyarakat yang kita terima telah kita tindak lanjuti dengan turun langsung ke lapangan. Kondisi di sana sangat memprihatinkan, banyak anak-anak yang trauma. Masyarakat menyampaikan kekecewaan karena merasa pemerintah daerah lebih sering turun ke wilayah pesisir dibanding ke daerah pegunungan seperti Jila,” ungkap Dolfin.

Ia menambahkan, masyarakat bersyukur atas kehadiran DPRK Mimika yang datang mendengarkan keluhan mereka, namun berharap Bupati dan Wakil Bupati Mimika turut hadir melihat kondisi pengungsi secara langsung.

“Kehadiran pemerintah di tengah mereka sangat penting. Kami tidak ingin peristiwa di Jila meluas hingga ke distrik tetangga. Masyarakat harus bisa kembali ke kampung dengan rasa aman,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pokja Khusus DPRK Mimika, Abrian Katagame, menyoroti situasi keamanan yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

“Kami menerima banyak aspirasi dari warga Jila, salah satunya adalah permintaan agar pasukan non-organik yang bertugas di wilayah tersebut dapat ditarik. Setelah kejadian beberapa waktu lalu, masyarakat mengalami trauma mendalam dan tidak bebas beraktivitas di luar rumah,” ujarnya.

Menurut Abrian, masyarakat hanya ingin hidup aman tanpa tekanan dari pihak mana pun.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak eksekutif agar persoalan ini tidak dianggap sepele. Dampaknya luar biasa terhadap psikologis dan kehidupan sosial masyarakat,” tegasnya.

Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, menilai operasi keamanan di Jila berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sipil di sepuluh kampung.

“Sebagai warga negara, masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan. Operasi militer tentu menimbulkan trauma dan membuat sebagian warga mengungsi ke pusat distrik. Mereka kini membutuhkan bantuan bahan makanan, kesehatan, dan pendidikan,” jelas Elinus.

Ia menegaskan, DPRK Mimika meminta TNI–Polri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasi keamanan di Jila.

“Kami mendukung penegakan keamanan, tapi harus dengan pendekatan humanis. Jangan sampai operasi justru menimbulkan ketakutan baru,” katanya.

Elinus juga menyerukan agar Kapolda, Pangdam, dan Pangkoops wilayah Papua melakukan audit terhadap prosedur operasi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional dan prinsip HAM.

“Kami juga meminta kepada Menteri Pertahanan agar pendekatan keamanan di Papua diubah menjadi strategi teritorial yang humanis, melalui kesejahteraan masyarakat. Itu akan lebih efektif memenangkan hati rakyat,” tambahnya.

Ketiga pimpinan DPRK Mimika kompak mendesak Bupati Mimika agar segera meninjau langsung lokasi pengungsian di Distrik Jila. DPRK Mimika juga akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan untuk mendalami persoalan dan memastikan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah tersebut.