DPRD Mimika Tegaskan Bantuan Rumah Layak Huni OAP Harus Tepat Sasaran, Bukan Karena Kedekatan

TIMIKA,nemangkawipos.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menegaskan bahwa bantuan rumah layak huni bagi Orang Asli Papua (OAP) harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tanpa faktor kedekatan atau pilih kasih. Pada tahun 2025, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika telah memprogramkan pembangunan rumah bagi OAP, dengan rencana 7-8 unit rumah per kampung, yang dibiayai dari Dana Otsus.

Anggota DPRK Mimika dari jalur Otsus, Anton Alom, menyambut baik program ini, mengingat banyak kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah layak huni.

“Rata-rata satu rumah dihuni lebih dari satu KK. Kondisi rumah mereka sangat memprihatinkan,” ujar Anton.

Namun, ia menegaskan bahwa program ini harus benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan dan tidak boleh ada unsur kedekatan dalam penyalurannya.

“Perlu dilakukan pendataan yang valid. Jadi sebelum membangun rumah, pemerintah harus memastikan bahwa yang menerima benar-benar masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Anton juga menyoroti bahwa program perumahan serupa sudah pernah ada, tetapi ukuran rumah yang dibangun terlalu kecil dan distribusinya belum merata.

“Kali ini Pemda mengadakan program perumahan dengan skala lebih besar, tentu kita sangat setuju. Ini sangat membantu masyarakat OAP, tetapi jumlahnya juga perlu diperbanyak,” tambahnya.

Anggota DPRK Mimika lainnya, Elias Mirip, menambahkan bahwa Pemda Mimika sering mendapat kritik terkait kondisi perumahan di pesisir yang masih jauh dari layak.

“Masyarakat masih banyak yang tinggal di rumah-rumah kayu dengan atap daun. Ini memalukan! Lebih baik kita bangun rumah masyarakat lebih banyak daripada kita membangun kantor-kantor mewah yang tidak terlalu mendesak,” tegasnya.

Elias juga menyayangkan bahwa masih banyak Orang Amungme dan Kamoro yang terpaksa tinggal di kos-kosan di Timika karena tidak memiliki rumah sendiri.

“Ini sangat memalukan kalau masih ada orang Amungme-Kamoro yang harus tinggal di kos-kosan di Mimika, tanah leluhurnya sendiri,” tambahnya.

Lebih lanjut, Elias berharap anggaran Pemda lebih difokuskan untuk memberdayakan masyarakat dengan membangun rumah layak huni.

“Kalau kesejahteraan ingin tercapai, maka kita harus memulainya dari penyediaan rumah yang layak. Bagaimana seseorang bisa membangun ekonomi kalau rumahnya tidak layak atau mereka masih menumpang di rumah keluarga?” Pungkasnya.