TIMIKA,nemangkawipos.com – Firsa Lokobal, salah satu kontraktor Orang Asli Papua (OAP) yang aktif di wilayah SP 3, dari Kompi B hingga Pondopo, menyampaikan tanggapannya atas pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang mengkritik kualitas kerja kontraktor yang dinilai merugikan pemerintah daerah.
Firsa, yang juga menjabat sebagai Koordinator Papua Youth Creative Hub (PYCH) Mimika, menyayangkan jika penilaian negatif tersebut digeneralisasi kepada semua kontraktor OAP.
“Kalaupun ada satu kontraktor dengan kinerja buruk, jangan samakan dengan semua kontraktor lainnya. Silakan tanya pengawas saya di DLH, menurut saya tempat kerja saya bersih,” ujar Firsa saat diwawancarai oleh Nemangkawi Pos, Kamis (16/1/2024).
Firsa menegaskan bahwa dirinya selalu bertanggung jawab terhadap tugasnya, bahkan lebih memprioritaskan kebersihan Timika daripada urusan administratif seperti penagihan.
“Saya jarang mengadu atau menuntut. Bahkan, untuk penagihan saja saya sering terlambat. Yang penting bagi saya adalah Timika bersih, dan itu membuat saya senang,” ungkapnya.
Firsa mengungkapkan hasil pemantauannya terhadap 27 kontraktor yang direkrut oleh DLH. Dari jumlah tersebut, ia menemui 13 kontraktor dan menemukan indikasi adanya pihak non-OAP yang mengatasnamakan OAP untuk mendapatkan proyek.
“Saya kecewa menemukan ada kontraktor yang diduga bukan OAP tapi menggunakan nama yang seolah-olah milik OAP. Contohnya CV Oke Papua, itu bukan milik orang Papua, melainkan orang Medan,” katanya.
Firsa juga menyoroti bahwa kontraktor semacam ini tidak memberdayakan masyarakat lokal, khususnya OAP, dalam pelaksanaan tugas seperti pembersihan jalan.
Menurut Firsa, pergantian kepala dinas membawa perubahan kebijakan yang tidak lagi mengutamakan pemberdayaan OAP. Ia mengenang masa kepemimpinan sebelumnya, di mana kontraktor OAP mendapatkan perhatian dan dukungan lebih besar.
“Dulu, Pak Valentinus sebagai PJ Bupati membimbing dan memberdayakan kami. Sekarang, semuanya berubah. Yang bekerja di lapangan bukan lagi mama-mama Papua, tapi orang luar. Ini memalukan,” keluhnya.
Firsa berharap agar pemerintah daerah, terutama DLH, ke depannya lebih memprioritaskan masyarakat lokal, khususnya OAP, dalam kebijakan dan proyek pembangunan.
“Rumah kita sendiri harus dibersihkan oleh kita sendiri, bukan oleh orang lain,” pungkasnya. (Fridolin. Wansa)