Dewan Adat Mee Pago: Hak Politik Masyarakat Adat Masih Diabaikan di Papua Tengah

NABIRE, Nemangkawipos.com — Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Koordinator Wilayah Mee Pago, Okto Pekey, menyoroti masih seringnya hak politik masyarakat adat diabaikan dalam proses demokrasi di Provinsi Papua Tengah.

Hal itu disampaikannya dalam workshop bertajuk “Memperkuat Hak Politik Masyarakat Adat di Papua Tengah” yang dimoderatori Hengki Yeimo, pada Festival Media Se-Tanah Papua Perdana di Kabupaten Nabire, Kamis (15/1/2026).

“Sering kali hak pilih masyarakat adat diabaikan. Setelah pemilu, masyarakat hanya dijadikan penentu suara, tetapi tidak diberikan ruang untuk menyatukan pikiran dan memilih sesuai hak nurani mereka,” tegas Okto.

Festival Media yang diinisiasi Asosiasi Wartawan Papua (AWP) ini berlangsung selama tiga hari, 13–15 Januari 2026, dan menghadirkan berbagai diskusi strategis terkait demokrasi, hak masyarakat adat, serta kebebasan pers di Tanah Papua.

Okto juga menekankan pentingnya kebebasan menyampaikan pendapat bagi masyarakat adat. Menurutnya, ruang demokrasi kerap dibatasi oleh aparat keamanan, terutama saat masyarakat melakukan aksi protes atau demonstrasi.

“Ketika masyarakat melakukan aksi, sering kali justru dibatasi melalui pembubaran dan penangkapan. Padahal menyampaikan pendapat adalah hak masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Okto mengangkat persoalan konflik lahan yang melibatkan masyarakat adat. Ia menyebut banyak masyarakat adat yang menggantungkan hidup pada tanah dan hutan kini terancam oleh proyek-proyek ekstraktif.

“Ketika tambang masuk, masyarakat protes karena sumber hidup mereka dihancurkan. Sekarang juga ada rencana proyek kelapa sawit di Papua Tengah,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat adat harus melibatkan pemilik hak ulayat.

“Semua yang berkaitan dengan tanah dan kehidupan masyarakat adat wajib dikoordinasikan dengan pemilik ulayat. Ini penting untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka,” katanya.

Okto mengapresiasi penyelenggaraan Festival Media Se-Tanah Papua yang dinilainya sebagai ruang penting bagi pertukaran gagasan dan penguatan demokrasi.

“Festival ini menjadi wadah pertama yang sangat baik. Dari sini kita bisa terlibat dan menyampaikan ide-ide untuk masa depan Papua,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya membangun demokrasi dan kebebasan berekspresi di Tanah Papua.

“Festival seperti ini harus terus dilanjutkan ke depan, karena inilah cara kita membangun demokrasi,” pungkas Okto.

Workshop tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Media Se-Tanah Papua Perdana yang bertujuan memperkuat kapasitas jurnalis serta memperluas ruang demokrasi di Papua.