Demisioner Ketua PMKRI Timika: Jangan Jadikan Papua Lahan Bisnis Korporasi, Hutan Adalah Nafas Kami!

TIMIKA, nemangkawipos.com – Kritik tajam datang dari Demisioner Ketua Presidium PMKRI Cabang Timika periode 2022-2024, Mersi Sundung, terkait rencana ambisius pemerintah mendorong industri kelapa sawit di Tanah Papua.

Ia memperingatkan bahwa kebijakan atas nama swasembada energi tersebut berisiko menjadi petaka ekologis dan kemanusiaan bagi masyarakat asli Papua.

​Mersi menegaskan bahwa hutan tropis Papua adalah harapan terakhir untuk menjaga kelangsungan habitat satwa dilindungi sekaligus menjadi paru-paru dunia.

Menurutnya, masuknya industri sawit yang “rakus lahan” hanya akan menjebak masyarakat dalam kemiskinan dan ketertinggalan.

“Sawit bukan penopang hidup masyarakat Papua. Orang asli Papua telah lama berdaulat dengan hasil lahannya sendiri, seperti sagu, umbi-umbian, dan sayur-mayur. Pemerintah seharusnya melindungi hak ulayat, bukan malah menggerusnya,” tegas Mersi kepada nemangkawipos, Jumat (19/12/2025).
​
Selain itu, Ia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah pusat hingga daerah agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan.

Dirinya juga menyoroti adanya kekhawatiran bahwa Papua hanya dijadikan lahan bisnis bagi korporasi besar dan kapitalis global demi mengejar angka ekonomi nasional.

“Pemerintah harus sadar, Papua bukan tanah kosong! Jangan sampai kebijakan ini membawa petaka baru yang memicu konflik di tengah masyarakat karena mereka kehilangan sumber kehidupan aslinya, yaitu alam,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mendesak Presiden untuk lebih peka terhadap persoalan yang lebih mendesak di Papua, yakni isu kemanusiaan dan konflik yang tak kunjung usai.

“Saat ini yang dibutuhkan adalah kepekaan Presiden untuk menyelesaikan konflik dan persoalan pengungsian warga yang hidup dalam ketakutan. Itu jauh lebih penting daripada memberikan izin pembukaan lahan sawit baru,” pungkasnya.

Tuntutan PMKRI Timika kepada Pemerintah Pusat:
1. Hentikan Izin Sawit: Meminta pemerintah tidak gegabah mengeluarkan izin baru yang merusak hutan tropis.
2. Hargai Hak Ulayat: Menjaga kedaulatan pangan lokal dan hak tanah masyarakat adat.
3. Selesaikan Krisis Kemanusiaan: Memprioritaskan penanganan pengungsi dan kedamaian di wilayah konflik.