Bupati Johannes Rettob Tegaskan Rotasi Jabatan Berbasis Meritokrasi, OAP Jadi Prioritas

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan bahwa kebijakan rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dilakukan secara terukur dengan mengedepankan prinsip meritokrasi serta keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP).

Penegasan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Rotasi Jabatan di Mimika Menjaga Meritokrasi dan Keadilan Bagi OAP” yang digelar Forum Alumni Cipayung Mimika di Timika, Kamis (19/3/2026).

Bupati menjelaskan bahwa rotasi jabatan bukan sekadar pergantian posisi, tetapi bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional dan sesuai dengan visi pembangunan daerah.

“Rotasi ini bukan sekadar pergantian, tapi penataan agar penempatan pejabat sesuai dengan keahlian dan kapasitasnya,” ujar Rettob.

Ia menyebutkan, pemetaan kompetensi terhadap sekitar 1.000 ASN telah dilakukan sejak September 2025 sebagai dasar dalam menentukan posisi jabatan secara objektif.

Dalam forum tersebut, Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan ruang yang adil bagi OAP dalam struktur pemerintahan.

Sejumlah poin penting yang disampaikan antara lain: Jabatan strategis, seperti kepala distrik di wilayah Amungme dan Kamoro, mayoritas telah diisi oleh putra daerah (OAP). Dari 38 jabatan Eselon II, masih terdapat 11 posisi yang diisi Pelaksana Tugas (Plt) dan akan segera dilelang secara terbuka.

Proses rotasi dilakukan bertahap berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sekitar 120 jabatan saat ini masih menunggu rekomendasi BKN dengan target pelantikan pada April 2026.

Selain faktor kompetensi, penataan jabatan juga dipengaruhi perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk penggabungan dinas dan pembentukan badan baru seperti BRIDA.

Bupati menegaskan seluruh proses dilakukan sesuai aturan manajemen ASN dan bebas dari kepentingan tertentu.

Diskusi bersama Forum Alumni Cipayung ini diharapkan menjadi ruang kontrol publik, khususnya kalangan intelektual, dalam mengawal reformasi birokrasi yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat Papua.