BREAKING NEWS: Bupati Mimika Lantik 6 Pejabat Definitif, Bentuk 2 OPD Baru, ASN Tak Siap Kerja Siap Dievaluasi

TIMIKA, Nemangkawipos.com — Bupati Mimika Johannes Rettob resmi melakukan perombakan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dengan melantik 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) definitif hasil Seleksi Terbuka (Selter), sekaligus menunjuk 8 Pelaksana Tugas (Plt), Kamis (15/1/2026).

Pelantikan yang digelar di Aula Pusat Pemerintahan (Puspem) Gedung A itu turut disaksikan Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong serta jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD.

Langkah ini menjadi bagian dari penataan dan penyegaran birokrasi Pemkab Mimika di awal tahun 2026.

Adapun enam pejabat yang dilantik berdasarkan hasil seleksi terbuka, yakni:

1. Santy Sondang – Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan

2. Herry Onawame – Asisten III Bidang Administrasi Umum

3. Johana Arwam – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB

4. Yan Selamat Purba – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

5. Michael Ranwarin – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

6. Hasan Kemong – Kepala Dinas Sosial

Bupati Rettob menegaskan, seluruh pejabat yang dilantik telah melalui tahapan seleksi dan evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain pelantikan, Pemkab Mimika juga secara resmi membentuk dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, yakni:

1. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)

2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Pembentukan kedua OPD tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk sementara, masing-masing OPD dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) hingga proses seleksi pejabat definitif dilaksanakan.

Menurut Bupati, kehadiran BRIDA dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif diharapkan mampu memperkuat pengelolaan riset daerah, potensi budaya, serta pengembangan ekonomi kreatif di Mimika.

Dalam sambutannya, Bupati Johannes Rettob memberikan peringatan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Mimika.

“Jabatan itu bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok. Tugas kita adalah melayani masyarakat. Kalau tidak siap dan tidak menikmati tugas ini, maka akan dievaluasi dan diganti,” tegas Rettob.

Ia memastikan seluruh proses evaluasi kinerja, job fit, hingga pengangkatan pejabat dilakukan secara objektif dan transparan, tanpa intervensi atau kepentingan tertentu.

“Semua berdasarkan hasil evaluasi. Tidak ada permainan. Prosesnya sedang berjalan di BKN dan akan kami tuntaskan dalam waktu dekat,” pungkasnya.

Pemkab Mimika menargetkan seluruh proses penataan birokrasi rampung pada minggu keempat Januari 2026 guna memastikan pelayanan publik berjalan lebih efektif dan profesional.