BPS Mimika Gelar FGD Dorong Integrasi Data dan Penguatan Statistik Desa

TIMIKA, nemangkawipos.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Pembinaan Statistik Sektoral, Standar Pelayanan, Pencanangan Desa Cantik, dan Pokok Statistik, bertempat di Hotel Horison Ultima, Rabu (21/5/2025).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, dan dihadiri oleh Kepala BPS Mimika, Ouceu Satyadipura, sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta kalangan akademisi.

Dalam sambutannya, Kepala BPS Mimika, Ouceu Satyadipura, menekankan pentingnya penerapan program Satu Data Indonesia sebagai langkah strategis untuk menciptakan integrasi dan konsistensi data di seluruh instansi.

“Ini bukan sekadar seremonial, melainkan komitmen bersama dalam menyiapkan data terpadu yang menjadi acuan utama pengambilan kebijakan,” tegas Ouceu.

Kabupaten Mimika telah mulai menerapkan prinsip Satu Data Indonesia melalui Peraturan Bupati. Beberapa data strategis yang telah diintegrasikan antara lain Registrasi Sosial Ekonomi (BPS dan Bappenas), data bantuan sosial (Kemensos), pemakaian listrik (PLN), serta data kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Tujuan utamanya adalah menghilangkan disparitas data antarinstansi, termasuk sinkronisasi antara BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

FGD juga membahas pelaksanaan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik). Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas desa dalam melakukan pendataan mandiri serta menyusun data dalam bentuk infografis yang mudah dipahami.

“Setiap desa diharapkan dapat menyajikan data yang rapi dan akurat sebagai pijakan dalam pembangunan desa,” jelas Ouceu.

Ke depan, Desa Cantik akan diintegrasikan dengan konsep smart city dan pengembangan pojok statistik untuk memperluas akses publik terhadap data, khususnya bagi masyarakat dan kalangan akademik.

BPS Mimika juga meluncurkan Standar Pelayanan Statistik sebagai bagian dari upaya membangun transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme birokrasi.

Melalui FGD ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memahami pentingnya statistik sektoral dan penerapan rekomendasi statistik dalam pelayanan publik.

“Dengan sistem data yang kuat, kebijakan pembangunan akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” tambah Ouceu.

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menyampaikan apresiasinya terhadap peran BPS dalam menyediakan data akurat untuk perencanaan pembangunan daerah.

“Rekomendasi statistik dari BPS bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan instrumen pengendali mutu data di lingkungan OPD,” tegasnya.

Ia juga mendorong seluruh OPD agar aktif berkoordinasi dengan BPS, guna memastikan sinkronisasi data sesuai prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

FGD ini disebut sebagai langkah awal penting dalam mewujudkan tata kelola data terintegrasi demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mimika.