BPK Akan Periksa Pemkab Mimika Terkait Kepatuhan Belanja Daerah

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Tengah mulai melakukan pemeriksaan kepatuhan belanja daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika. Pemeriksaan ini mencakup belanja barang, jasa, dan modal di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Malissa, mengatakan tim BPK telah tiba di Timika dan mulai bekerja pada Senin (13/10/2025).

“Kami baru menerima surat pemberitahuan bahwa hari ini tim BPK dari Provinsi Papua Tengah datang ke Timika. Sesuai surat tugas, mulai hari ini dilakukan pemeriksaan kepatuhan belanja daerah,” jelas Marthen saat ditemui di Timika.

Pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung selama sekitar 50 hari, dengan periode yang diperiksa mencakup tahun anggaran 2024 hingga triwulan ketiga tahun 2025.

Marthen menjelaskan bahwa pemeriksaan kepatuhan belanja ini berbeda dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), di mana Pemkab Mimika sebelumnya telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Baru tahun ini dilakukan pemeriksaan kepatuhan belanja. Tahun-tahun sebelumnya yang diperiksa hanya laporan keuangan,” ungkapnya.

Meski demikian, Marthen belum dapat memastikan apakah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyerapan anggaran Pemkab Mimika yang dinilai masih rendah.

Untuk mendukung kelancaran proses audit, ia meminta seluruh OPD di Kabupaten Mimika agar menyiapkan dokumen yang diperlukan, termasuk Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Standar Satuan Harga (SSH) serta dokumen pendukung belanja barang, jasa, dan modal.

“Kami berharap pemeriksaan ini berjalan baik dan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah,” tutup Marthen.