APBD Mimika 2026 Turun Hingga Rp1 Triliun, Bupati Instruksikan OPD Fokus pada Program Prioritas

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Pemerintah Kabupaten Mimika memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 mengalami penurunan signifikan. Nilai APBD yang sebelumnya berada di kisaran Rp6 triliun, diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp5 triliun hingga Rp5,4 triliun.

Penurunan anggaran ini diungkapkan langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M., saat memimpin apel gabungan ASN di Lapangan Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (24/11/2025).

Menurut Bupati, turunnya nilai APBD disebabkan oleh berkurangnya sejumlah pos alokasi dari pemerintah pusat, terutama dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Pengurangan dana kita kurang lebih mencapai Rp1,7 triliun. Ada penambahan di DAU, tetapi secara keseluruhan, total pengurangan tetap sekitar Rp1 triliun. Karena itu APBD kita turun menjadi Rp5 sampai Rp5,4 triliun,” jelas Bupati.

Dengan kondisi fiskal yang lebih ketat, Pemkab Mimika menerapkan kebijakan rasionalisasi dan pengetatan program. Bupati menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memfokuskan anggaran pada program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

“Bagi pemerintah mungkin sebuah program terasa penting, tetapi bagi masyarakat belum tentu. Karena itu kami memakai sistem yang mendengar kebutuhan masyarakat, bukan yang kita rasa penting,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh OPD tidak diperkenankan mengajukan kegiatan yang tidak berkontribusi langsung terhadap visi pembangunan daerah.

Salah satu fokus utama adalah melanjutkan proyek-proyek lanjutan dan program pembangunan yang sudah berjalan. Semua arah kebijakan harus mengacu pada visi-misi pemerintah daerah, yakni pembangunan dari kampung ke kota.

Bupati juga mengungkapkan adanya perubahan sistem penganggaran. Mulai 2026, Pemkab Mimika menerapkan model integrasi program lintas OPD yang diarahkan pada sektor pembangunan yang sedang diprioritaskan.

“Misalnya kita ingin menguatkan sektor pariwisata, maka semua OPD harus mengarahkan program untuk mendukung pariwisata. Ini sistem baru yang kini sedang kita bangun,” tegasnya.

Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap penggunaan anggaran menjadi lebih fokus, efisien, dan tepat sasaran, sekaligus memastikan agar program yang didanai benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.