Anggota DPRK Mimika Minta Pemekaran Kabupaten Ditunda: SDM dan Infrastruktur Belum Siap

TIMIKA,nemangkawipos.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dari jalur Otonomi Khusus (Otsus), Frederikus Kemaku, meminta agar rencana pemekaran Kabupaten Mimika ditunda karena belum siapnya sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur di wilayah tersebut.

Wilayah yang masuk dalam rencana pemekaran adalah Kabupaten Mimika Barat dan Kabupaten Mimika Timur. Namun, Frederikus, yang berasal dari Mimika Timur, menilai bahwa pemekaran belum bisa dilakukan karena SDM yang tersedia masih minim untuk mendukung pembangunan daerah baru.

“Saya bicara untuk Mimika Timur karena itu wilayah saya. Kalau mau dibilang, SDM-nya itu kurang. Pemekaran ini untuk siapa? Kita tidak menolak pemekaran, tapi ini harus dipersiapkan dulu. SDM belum siap, infrastruktur juga harus siap, baru pemekaran bisa diterima,” tegas Frederikus.

Sebelum pemekaran dilakukan, perlu ada kajian menyeluruh, termasuk menghitung jumlah penduduk asli Kamoro yang akan terdampak oleh kebijakan ini.

“Saya sering bicara di berbagai diskusi, saya bilang boleh saja mekarkan, tapi coba teman-teman hitung, khusus kita orang Kamoro ada berapa? Kabupaten ini untuk siapa?” ujarnya.

Menurutnya, pemekaran tidak boleh hanya menjadi kepentingan politik, tetapi harus benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat asli.

Frederikus mengakui bahwa ada pihak yang mendukung dan ada pula yang menolak rencana pemekaran Kabupaten Mimika. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, kesiapan SDM dan infrastruktur masih menjadi hambatan utama yang perlu diselesaikan sebelum pemekaran dapat terlaksana.

“Pemekaran harus direncanakan dengan matang, bukan sekadar wacana. Kalau SDM dan infrastruktur belum siap, maka yang akan terjadi adalah masalah baru bagi masyarakat,” tambahnya.

Ia berharap agar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan benar-benar mempertimbangkan kesiapan daerah sebelum mengambil keputusan tentang pemekaran.

“Jangan sampai masyarakat yang justru menjadi korban dari kebijakan yang belum matang. Kesejahteraan orang asli Papua, terutama orang Kamoro, harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.