Fraksi Demokrat DPRK Mimika Terima LKPJ 2025, Sampaikan 14 Rekomendasi Strategis untuk Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

TIMIKA, Nemangkawipos.com — Fraksi Partai Demokrat DPRK Mimika menyatakan menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Herman Tangke Pare, ST, dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang II DPRK Mimika, Kamis (30/7/2026).

Dalam penyampaiannya, Fraksi Demokrat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika atas sejumlah capaian positif selama Tahun Anggaran 2025, terutama keberhasilan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi pendapatan daerah, serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Meski demikian, Fraksi Demokrat menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus segera dibenahi, antara lain kualitas belanja daerah, rendahnya realisasi belanja modal, lemahnya pengendalian internal, transparansi pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), hingga tindak lanjut terhadap temuan BPK.

“Pelaksanaan APBD harus benar-benar berorientasi pada hasil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah kepada DPRK maupun publik,” tegas Herman.

Sebagai bentuk fungsi pengawasan, Fraksi Demokrat menyampaikan 14 rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Mimika..Rekomendasi tersebut meliputi penyelesaian seluruh tindak lanjut rekomendasi BPK, peningkatan realisasi belanja daerah hingga di atas 90 persen, percepatan pelaksanaan belanja modal, evaluasi kinerja OPD berbasis indikator yang terukur, serta evaluasi terhadap OPD yang memiliki serapan anggaran rendah.

Fraksi Demokrat juga mendorong peningkatan transparansi penggunaan Dana Otsus melalui laporan triwulanan yang lebih rinci dan mudah diakses publik, penguatan pengawasan proyek fisik, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi, serta percepatan transformasi birokrasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Selain itu, Fraksi Demokrat meminta agar LKPJ pada tahun-tahun berikutnya disusun lebih komprehensif dengan menyajikan indikator makro daerah seperti pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), gini ratio, prevalensi stunting, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga indikator reformasi birokrasi.

Dalam bidang ketenagakerjaan, Fraksi Demokrat mendorong perusahaan-perusahaan mitra PT Freeport Indonesia membuka kantor perwakilan di Timika dan memprioritaskan pencari kerja Orang Asli Papua (OAP) maupun masyarakat yang memiliki KTP Mimika sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah.

Fraksi Demokrat juga memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan di wilayah pesisir dan pegunungan. Menurut fraksi, pola pendidikan di dua wilayah tersebut harus disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing serta didukung tenaga pendidik yang kompeten dan program makanan tambahan yang dikelola sekolah.

Di bidang keamanan, Fraksi Demokrat mengusulkan peningkatan edukasi kepada masyarakat melalui pembentukan Pos Peka dan patroli keamanan sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Fraksi Demokrat juga mengingatkan agar pembangunan daerah tetap berorientasi pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika, yakni membangun dari kampung menuju kota. Selain itu, fraksi meminta Pemerintah Kabupaten Mimika segera menetapkan pejabat definitif pada jabatan yang masih diisi pelaksana tugas (Plt), termasuk Plt Sekretaris Daerah dan sejumlah kepala OPD.

Menurut Herman, langkah tersebut penting untuk mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan penyerapan anggaran yang hingga Juli 2026 baru mencapai sekitar 28,47 persen.

Menutup pandangan akhirnya, Fraksi Demokrat menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk akuntabilitas politik dan moral pemerintah kepada masyarakat.

“Setiap capaian maupun kelemahan yang tertuang dalam LKPJ harus menjadi bahan refleksi bersama untuk memperkuat arah pembangunan yang lebih merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Fraksi Demokrat akan terus menjadi mitra kritis yang solutif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah-wilayah terpinggirkan,” ujar Herman.

Di akhir penyampaiannya, Fraksi Partai Demokrat secara resmi menyatakan menerima LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan harapan seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan pembangunan Kabupaten Mimika ke depan.