Yohanes Kemong Desak Bupati Mimika Segera Lantik Sekda Definitif dan Evaluasi Kinerja OPD

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Wakil Ketua Komisi I DPR Papua Tengah, Yohanes Kemong, mendesak Bupati Mimika segera melantik Sekretaris Daerah (Sekda) definitif serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, kedua langkah tersebut sangat penting agar roda pemerintahan, pelayanan publik, serta penyerapan anggaran di Kabupaten Mimika dapat berjalan optimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Yohanes Kemong saat melaksanakan reses di Distrik Miru, Kelurahan Kwamki, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Jumat (26/6/2026). Dalam kegiatan penjaringan aspirasi itu, ia mengaku banyak menerima keluhan masyarakat terkait lambannya pembangunan dan belum maksimalnya pelayanan pemerintah.

“Kalau semua perangkat daerah tidak berfungsi secara maksimal, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Aspirasi yang saya terima dari masyarakat banyak mengeluhkan lambatnya pelayanan pemerintah dan minimnya perputaran anggaran di tengah masyarakat,” ujar Yohanes.

Politisi yang akrab disapa YK itu menilai belum optimalnya koordinasi pemerintahan disebabkan belum adanya Sekda definitif yang mampu mengoordinasikan seluruh perangkat daerah.

Menurutnya, Sekda memiliki peran strategis sebagai koordinator seluruh OPD, mulai dari tingkat kabupaten hingga koordinasi dengan kepala distrik, kepala kampung, RT, dan RW.

“Karena itu saya merekomendasikan dua hal kepada Bupati Mimika. Pertama, segera memproses pengangkatan Sekda definitif. Kedua, segera melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh OPD,” tegasnya.

Yohanes menilai banyak OPD belum bekerja maksimal meskipun anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah tersedia.

“Semua anggaran sudah ada, DPA juga sudah ada. Tinggal bagaimana OPD menjalankan program sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antarperangkat daerah yang berdampak pada lambatnya pelaksanaan program pembangunan.

“Ketika bupati berada di suatu tempat, semua OPD ikut ke sana. Saat bupati ke luar daerah, banyak OPD juga ikut, sehingga pelayanan pemerintahan di Kabupaten Mimika menjadi terhambat. Kondisi ini harus segera dievaluasi,” ujarnya.

Selain itu, Yohanes secara khusus menyoroti kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika. Menurutnya, instansi tersebut seharusnya aktif memantau kondisi keamanan, ketertiban, dinamika politik, serta potensi konflik di tengah masyarakat.

“Kesbangpol seharusnya mengelola informasi terkait keamanan, situasi politik, dan potensi konflik. Tetapi kenyataannya belum terlihat bergerak maksimal. Ini juga perlu menjadi perhatian dalam evaluasi pemerintah daerah,” katanya.

Yohanes menambahkan, lambatnya penyerapan anggaran telah berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah. Akibatnya, aktivitas pasar dan usaha masyarakat ikut melemah.

“Kevakuman koordinasi pemerintahan membuat penyerapan anggaran berjalan lambat. Ketika anggaran tidak beredar di masyarakat, ekonomi ikut melemah. Pasar menjadi sepi dan masyarakat menyampaikan banyak keluhan saat saya melaksanakan reses,” ungkapnya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Mimika, Yohanes berharap Bupati Mimika segera mengambil langkah konkret dengan mempercepat penetapan Sekda definitif serta mengevaluasi seluruh OPD agar visi dan misi pembangunan daerah dapat diwujudkan melalui program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.