BADKO HMI Tanah Papua dan Polda Papua Sepakati Enam Agenda Sinergi Strategis

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Tanah Papua bersama Polda Papua menggelar pertemuan strategis guna membahas isu hukum, keamanan, lingkungan, hingga literasi digital di Tanah Papua.

Pertemuan tersebut menghasilkan enam agenda pembahasan utama serta lima rekomendasi strategis yang disepakati untuk ditindaklanjuti bersama dalam waktu dekat.

Ketua Umum BADKO HMI Tanah Papua, Charli Lagefa, menegaskan bahwa mahasiswa siap menjadi mitra kritis sekaligus strategis bagi aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan di Papua.

“Kami tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan solusi. Stabilitas Papua membutuhkan pendekatan humanis, dialogis, dan kolaborasi nyata dengan generasi muda,” ujar Charli.

Dalam forum tersebut, BADKO HMI dan Polda Papua membahas sejumlah isu strategis, di antaranya:
1. Penguatan Sinergitas Mahasiswa dan Aparat Penegak Hukum
Mendorong komunikasi konstruktif antara BADKO HMI Papua dengan Kabid TIK dan Dirbinmas Polda Papua guna memperkuat pendekatan humanis dalam penyelesaian persoalan hukum dan sosial.

2. Penegakan Hukum terhadap Tambang Ilegal dan Kerusakan Lingkungan Forum menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal di Papua Tengah, Keerom, Pegunungan Bintang, hingga wilayah perbatasan yang dinilai merusak lingkungan dan mencemari sungai.

3. Penanganan Cyber Crime dan Penyebaran Hoaks Kedua pihak sepakat meningkatkan edukasi literasi digital dan kampanye anti-hoaks guna mencegah provokasi serta ujaran kebencian menjelang momentum politik daerah maupun nasional.

4. Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Papua Penegakan hukum diminta tetap memperhatikan hak masyarakat adat dalam konflik agraria maupun investasi, termasuk mendorong pendekatan berbasis keadilan sosial dan HAM.

5. Stabilitas Keamanan dan Pencegahan Konflik Sosial Mahasiswa didorong mengambil peran aktif dalam mencegah polarisasi dan konflik horizontal, sementara aparat diminta memperkuat pendekatan persuasif kepada generasi muda Papua.

6. Penguatan Kesadaran Hukum bagi Mahasiswa dan Pemuda Melalui sosialisasi hukum bersama kampus dan organisasi kepemudaan, mahasiswa diharapkan menjadi agen kontrol sosial yang berintegritas dan sadar hukum.

Dari hasil pembahasan tersebut, lahir lima rekomendasi strategis yang akan dikawal bersama, yaitu:
1. Pembentukan Forum Koordinasi BADKO HMI Papua dan Polda Papua.
2. Pemetaan wilayah rawan tambang ilegal di sejumlah daerah Papua.
3. Pelaksanaan seminar anti-hoaks dan pembentukan relawan digital mahasiswa.
4. Penguatan dialog keamanan dan demokrasi antara mahasiswa, tokoh adat, dan aparat keamanan.
5. Pembentukan Sekolah Kader Sadar Hukum bagi generasi muda Papua.

BADKO HMI Tanah Papua menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh rekomendasi tersebut dan akan melakukan evaluasi bersama Polda Papua dalam tiga bulan mendatang.

“Kami ingin menciptakan generasi muda Papua yang kritis, sadar hukum, dan mampu menjadi bagian dari solusi bagi daerahnya,” tutup Charli.