Pansus Tapal Batas DPRK Mimika Serap Aspirasi Warga Mimika Barat Tengah, Tegaskan Tidak Akan Kehilangan Sejengkal Tanah

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Panitia Khusus konflik tapal batas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika meninjau dan menyerap aspirasi masyarakat di wilayah konflik tapal batas pada Jumat, (8/05/2026) di Distrik Mimika Barat Tengah, Timika Papua Tengah.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua pansus tapal batas, Dominggus Kapiyau bersama wakil ketua, sekretaris, anggota pansus, dan turut hadir ketua DPRK Mimika. Tim pansus disambut langsung oleh kepala Distrik Mimika Barat Tengah, Sejumlah kepala Kampung, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh agama.

Langkah tersebut merupakan bagian dari proses yang dilakukan oleh Pansus Tapal Batas dalam mengupayakan penyelesaian konflik Tapal batas yang terjadi antara Kabupaten Mimika, Dogiyai dan Deiyai.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kampung Mupuruka, pelipus Kamoroko mengungkapkan bahwa untuk saat ini kondisi di Distrik Mimika Barat Tengah belum sepenuhnya kondusif. Oleh karena itu, Ia meminta kepada Ketua pansus dan jajaran agar secepatnya menyelesaikan konflik tapal batas sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman dan damai.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Marius Upato saat pertemuan tersebut. Marius mengungkapkan bahwa Masyarakat masih dalam kewaspadaan dan kecemasan untuk melakukan aktivitas mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Marius meminta kepada tim pansus agar menambah personil keamanan untuk menjaga Kamtibmas di Distrik Mimika Barat Tengah.

Sementara itu, Kepala kampung Wakia, Federik Warawarin mengatakan bahwa kabupaten Mimika telah lama dimekarkan dari Kabupaten Fak-Fak, jauh sebelum kabupaten Deiyai dan Dogiyai di mekarkan. Dua Kabupaten tersebut juga pernah diundang untuk melakukan pemetaan tapal batas di Jayapura namun tidak hadir. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Mimika mempunyai dasar yang kuat untuk membawa persoalan tersebut ke rana hukum melalui gugatan ke pengadilan.

konflik tapal batas menjadi tanggung jawab pansus untuk berbicara dengan pemerintah pusat agar membuka data terkait tapal batas dan data pemekaran kabupaten. Ungkap sekretaris Pansus Rampeani Rachman.

Dalam proses selanjutnya, Rampeani akan mempertanyakan kepada pemerintah pusat, mengapa Kabupaten Mimika lebih dahulu dimekarkan namun ada pemekaran Distrik wilayah kabupaten lain yang berada dalam wilayah Kabupaten Mimika.

“Sebenarnya siapa yang salah, kalau memang pusat ya kembalikan” Tegas Rampeani.

Rampeani menegaskan bahwa tim pansus tidak akan melepaskan sejengkal tanah pun untuk kabupaten lain. Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Mimika akan diperjuangkan sampai ke pemerintah pusat oleh pansus.

Terkait masalah keamanan dan kenyamanan masyarakat, Sekretaris Pansus dengan sapaan akrab Hajjah Yani itu akan berkoordinasi dengan pimpinan daerah agar mengirim kembali personil keamanan ke Distrik Mimika Barat Tengah.

Senada dengan sekretaris pansus, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau mengaku akan berkoordinasi dengan pimpinan daerah agar menambah personil keamanan dan membangun beberapa pos keamanan di Distrik Mimika Barat Tengah.

Disamping itu, Dolfin Beanal sependapat dengan keterangan yang disampaikan oleh beberapa tokoh pemuda terkait tapal batas. Menurutnya, pemetaan tapal batas selaras dengan wilayah adat yang diikuti dan disepakati oleh tokoh tokoh adat sehingga bisa mendapat persetujuan dan dimekarkan dari kabupaten Fak-Fak.

Ia meminta kepada masyarakat agar bersabar dan memberikan waktu kepada pansus untuk bergerak dalam penyelesaian konflik tapal batas.