Dari Denpasar untuk Tanah Amungsa: Komisi III DPRK Mimika Rancang Model Pelayanan Sosial Adaptif

DENPASAR, Nemangkawipos.com – Langkah besar diambil Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dalam membenahi sistem pelayanan sosial di Tanah Amungsa. Dengan memboyong dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, legislatif Mimika melakukan studi tiru strategis ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali pada Rabu (29/4/2026). Kunjungan ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya “belanja” ilmu untuk mengadopsi keberhasilan Bali dalam membangun sistem pelayanan yang responsif, tertata, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kecil.

Rombongan Komisi III DPRK Mimika dipimpin Ketua Komisi III Herman Gafur,SE, didampingi Wakil Ketua Komisi III Aldof Omaleng, Sekretaris Komisi III Herman Tangke Pare,ST serta anggota Komisi III lainnya, Yan Peterson Laly, ST, Rampeani Rachman,S.Pd, Dominggus Kapiyau, Sasiel Abugau, Benyamin Sarira,SE dan Elias Mirip,SE. Rombongan membedah berbagai isu krusial mulai dari penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, hingga perlindungan perempuan dan anak.

Fokus utama pertemuan yang berlangsung hangat di Denpasar ini adalah mencari formula tepat untuk menyinkronkan data bantuan sosial (bansos) serta pola penanganan kelompok rentan yang adaptif dengan kondisi geografis Mimika yang menantang. DPRK Mimika menegaskan bahwa sepulang dari Pulau Dewata, harus ada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat di pesisir hingga pegunungan, bukan sekadar laporan administratif di atas meja.

Kunjungan tersebut didampingi Wakil Ketua I DPRK Mimika Asri Akkas bersama staf Sekretariat DPRK Mimika. Hadir pula Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mimika Emy Samaran dan Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Mimika Germania Jeujanan. Rombongan diterima Sekretaris Dinsos P3A Provinsi Bali Kadek Agus Putra Sastrawan,S.STP,MAP bersama jajaran.

Wakil Ketua I DPRK Mimika Asri Akkas mengawali pertemuan dengan menyampaikan apresiasi atas sambutan Dinsos P3A Provinsi Bali.

Ia mengatakan kunjungan tersebut merupakan langkah serius Komisi III bersama OPD mitra untuk mencari model pelayanan sosial yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Terima kasih sudah menerima kami untuk melihat, mendengar, dan belajar agar apa yang baik di sini dapat kami terapkan di Kabupaten Mimika,” ujar Asri.

Menurut Asri, OPD mitra membutuhkan banyak referensi dan pembelajaran dari daerah lain seperti Bali yang dinilai berhasil membangun sistem pelayanan sosial yang lebih tertata, responsif, dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kami datang ingin mengetahui, mendengar, dan belajar bagaimana implementasi di lapangan, bagaimana sistem itu berjalan, bagaimana pemerintah hadir ketika masyarakat membutuhkan pelayanan sosial,” katanya.

Asri berharap hasil studi tiru ini dapat menjadi pijakan awal bagi legislatif dan eksekutif, khususnya OPD teknis, untuk memperkuat kolaborasi dalam menjawab persoalan perempuan, anak, kemiskinan, dan kelompok rentan di Mimika.

“Harapannya, sepulang dari sini ada catatan atau hal penting yang bisa dibawa pulang demi pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPRK Mimika Herman Gafur juga menyampaikan terimakasih atas sambutan Dinsos P3A Provinsi Bali. Menurutnya, studi tiru ini penting untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRK sekaligus mendorong optimalisasi program OPD mitra yang langsung menyentuh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Ia menyampaikan kondisi geografis Kabupaten Mimika yang terdiri atas wilayah perkotaan, pegunungan, dan pesisir sebagai tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“Kondisi geografis Mimika sangat memengaruhi kultur masyarakat. Ini tentu berdampak pada pola pendekatan dan pelaksanaan program OPD di lapangan. Karena itu kami datang untuk belajar agar pendekatan yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran,” kata Herman.
Ia menjelaskan, Komisi III bersama OPD mitra juga menyiapkan pemaparan singkat mengenai gambaran umum dan tantangan yang dihadapi di Mimika sebagai bahan diskusi bersama Dinsos P3A Provinsi Bali.

“Harapan kami, apa yang dipaparkan Dinsos Provinsi Bali dapat menjadi referensi bagi kami untuk memaksimalkan fungsi OPD maupun fungsi pengawasan Komisi III,” ujarnya.

Herman menegaskan studi tiru ini harus menghasilkan arah kebijakan yang lebih terukur, terutama bagi OPD mitra yang bersentuhan langsung dengan persoalan sosial masyarakat.

“Kami ingin sepulang dari Bali ada rumusan yang lebih jelas. Apa yang sudah baik di sini harus kita pelajari, kita ukur, lalu kita sesuaikan dengan kondisi Mimika. Tidak semua bisa disalin, tetapi prinsip-prinsip baiknya harus bisa kita adopsi,” tegasnya.

Ia menambahkan Komisis III DPRK Mimika tidak ingin program sosial hanya berhenti pada rutinitas administratif, tetapi benar-benar berdampak pada masyarakat yang membutuhkan.

“Jangan sampai program hanya selesai di laporan, tetapi masyarakat di kampung, pesisir, dan pegunungan tidak merasakan manfaatnya. Itu yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.

Menurut Herman, salah satu poin penting dari studi tiru tersebut adalah bagaimana membangun sistem pelayanan yang tidak hanya terstruktur, tetapi juga adaptif terhadap kondisi sosial dan geografis daerah.

“Kami ingin pelayanan sosial di Mimika ke depan lebih responsif, lebih terukur, dan lebih cepat menjawab kebutuhan masyarakat. Itu yang sedang kami cari dari Bali,” katanya.

Sekretaris Dinsos P3A Provinsi Bali Kadek Agus Putra Sastrawan menyambut baik kunjungan tersebut.

Ia menyebut studi tiru sebagai ruang berbagi pengalaman antardaerah untuk memperkuat pelayanan sosial. Dinsos P3A Bali sendiri selama ini menjalankan sejumlah penguatan layanan sosial, mulai dari monitoring bansos, rehabilitasi sosial, layanan perlindungan perempuan dan anak, hingga penguatan tata kelola panti dan pelayanan kelompok rentan.

“Tidak hanya Mimika yang ingin belajar ke Bali, kami juga ingin suatu saat berkunjung ke Mimika. Mudah-mudahan ada kesempatan saling berkunjung agar silaturahmi tetap terjaga,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Herman Gafur menegaskan banyak hal penting yang diperoleh dari kunjungan tersebut dan harus ditindaklanjuti saat kembali ke Mimika.

“Intinya banyak hal yang kami dapat. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini, apa yang kami pelajari bisa diterapkan di Mimika,” katanya.

Ia menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama, di antaranya penguatan program Kabupaten Layak Anak, penanganan pengaduan perempuan dan anak, hingga peningkatan pelayanan sosial yang lebih responsif. Bali sendiri tercatat meraih penghargaan Provinsi Layak Anak 2025, yang dinilai dapat menjadi salah satu rujukan pembelajaran bagi Mimika.

“Kabupaten Layak Anak ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Begitu juga sentra pengaduan perempuan dan anak, ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mimika Emy Samaran menyebut studi tiru tersebut memberikan banyak informasi penting yang dapat menjadi dasar penguatan kolaborasi antardaerah.

“Apa yang disampaikan kepada kami tentu menjadi informasi yang sangat baik untuk ditindaklanjuti, khususnya dalam membangun kolaborasi dan mengadopsi hal-hal baru yang relevan untuk diterapkan di Mimika,” ujarnya.

Menurut Emy, salah satu persoalan utama yang dihadapi Dinsos Mimika adalah persoalan data, terutama dalam penyaluran bantuan sosial.

“Yang menjadi perhatian utama kami adalah data. Ini menjadi kendala dalam penanganan bantuan sosial di lapangan,” katanya.

Persoalan data bansos juga menjadi perhatian di Bali. Dinsos P3A Provinsi Bali tercatat terus melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial agar penyaluran lebih tepat sasaran, termasuk melalui pembaruan data keluarga penerima manfaat secara berkala.

Selain persoalan data bansos, Dinsos Mimika juga menyoroti penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta perlunya komunikasi yang lebih intensif.

Penanganan ODGJ dilakukan melalui koordinasi lintas sektor antara dinas sosial, rumah sakit jiwa, keluarga, dan pemerintah desa untuk memastikan pemulangan dan pendampingan berjalan aman serta berkelanjutan.

“Kami berharap setelah ini komunikasi bisa lebih intens untuk saling mendukung, termasuk dalam penanganan ODGJ dan persoalan sosial lainnya,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, anggota Komisi III DPRK Mimika menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari penanganan kemiskinan, bantuan sosial, stunting, hingga akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin.

Anggota Komisi III DPRK Mimika Benyamin Sarira menegaskan OPD mitra yang ikut dalam studi tiru harus mampu mengadopsi ilmu yang diperoleh dan menyesuaikannya dengan kebutuhan di Mimika.

“Untuk dua OPD mitra yang hadir bersama Komisi III, kami berharap setelah dari sini ilmu yang didapat benar-benar diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Mimika,” tegas Benyamin.

Anggota Komisi III Yan Peterson Laly menyoroti pentingnya penanganan kemiskinan yang lebih konkret di lapangan serta meminta Dinsos Bali berbagi strategi dalam menekan angka kemiskinan dan stunting.

“Penanganan kemiskinan harus lebih nyata di lapangan. Kami ingin belajar bagaimana Bali menekan angka kemiskinan, mengurai persoalan bansos, dan menekan stunting dengan pendekatan yang tidak sekadar normatif,” ujarnya.

Menurut Yan, persoalan kemiskinan di Mimika tidak bisa ditangani dengan pendekatan biasa, sebab masyarakat membutuhkan langkah konkret yang menyentuh langsung kebutuhan dasar mereka.

“Yang dibutuhkan masyarakat itu bukan sekadar program, tetapi hasil yang benar-benar dirasakan. Karena itu kami ingin tahu strategi Bali dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan penanganan kemiskinan berjalan efektif,” katanya.

Ia menilai persoalan kemiskinan, stunting, dan akses pendidikan saling berkaitan sehingga harus ditangani secara terintegrasi, bukan parsial.

“Kalau kemiskinan tidak ditangani serius, maka dampaknya ke pendidikan, kesehatan, dan stunting. Ini saling berkaitan, jadi pendekatannya juga harus terpadu,” ujarnya.

Yan berharap OPD teknis di Mimika mampu menerjemahkan hasil studi tiru menjadi langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat kecil.

“Harapan kami, setelah pulang dari sini ada langkah yang benar-benar dijalankan oleh OPD mitra. Jangan hanya berhenti di forum diskusi, tapi harus ada perubahan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Dominggus Kapiyau turut meminta penjelasan mengenai pola penanganan anak dari keluarga miskin agar tetap bisa bersekolah, serta strategi penanganan ODGJ di Bali yang dinilai dapat diadopsi di Mimika.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRK Mimika Herman Tangke Pare meminta gambaran mengenai program-program Dinsos P3A Provinsi Bali yang telah berjalan dan berpotensi diadopsi di Mimika, khususnya yang berkaitan dengan program sosial, mekanisme penyaluran bantuan sosial, serta tata kelola panti.

“Saya ingin mendapatkan gambaran tentang program yang mungkin sudah berjalan sehingga nanti bisa kami padukan dengan program di Dinas Sosial Kabupaten Mimika. Mungkin ada program dari Dinsos Provinsi Bali yang lebih baik daripada program di Dinsos Kabupaten Mimika dan bisa kami adopsi,” ujarnya.

Ia juga meminta penjelasan lebih rinci mengenai mekanisme dan struktur penyaluran bantuan sosial, termasuk pola verifikasi data, penyaluran, hingga pengawasan bantuan agar tepat sasaran.

Selain itu, Herman Tangke Pare menyoroti tata kelola panti, baik panti jompo maupun panti anak, termasuk pola pengelolaan, kewenangan provinsi dan kabupaten, serta korelasi pengelolaan panti dengan wilayah desa adat di Bali.

“Nah, bagaimana kalau ada panti di wilayah desa adat, korelasinya bagaimana? Mohon berikan gambaran kepada kami agar kehadiran kami ini bisa membawa ilmu yang dapat diterapkan di Mimika untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Rampeani Rachman mengatakan tujuan studi tiru bersama OPD mitra adalah untuk belajar dan menggali informasi dari Bali.

Ia menyoroti perbedaan struktur kelembagaan antara Bali dan Mimika, di mana Dinsos, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bali berada dalam satu OPD, sedangkan di Mimika dipisah menjadi dua OPD.

“Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa pertimbangan sehingga dua poin ini digabung menjadi satu OPD,” ujarnya.

Rampeani berharap OPD mitra Komisi III dapat menelaah dengan baik seluruh materi yang diperoleh agar dapat diterapkan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Mimika.

Elias Mirip turut menanyakan strategi pelayanan sosial di Bali yang dinilai dapat berjalan maksimal.

Sementara Sasiel Abugau mengingatkan seluruh hasil diskusi agar benar-benar dicatat oleh OPD mitra Komisi III dan diterapkan sepulang dari Bali untuk kepentingan masyarakat Mimika.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cenderamata dari Komisi III DPRK Mimika kepada Sekretaris Dinsos P3A Provinsi Bali, dilanjutkan dengan sesi foto bersama.