DPRK Mimika Desak Pemerataan Pembangunan: Pesisir Harus Tersentuh Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Yan Piterson Laly, ST, menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, serta kejelasan regulasi pendidikan, khususnya bagi sekolah yayasan di wilayah pesisir.

Hal tersebut disampaikannya saat usai pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Mimika yang berlangsung di Kantor Bappeda, Senin (30/3/2026).

Yan mengatakan, arah pembangunan yang disampaikan Bupati Mimika, Johannes Rettob, sudah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan. Ia menegaskan bahwa fokus pembangunan harus menyentuh sektor prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

“Saya berharap OPD lebih fokus pada pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan sesuai arahan Bupati serta pemaparan dari Dinas PUPR, apalagi dukungan anggaran sudah disiapkan,” ujarnya.

Ia menilai pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata, mulai dari wilayah pesisir hingga ke pusat kota.

“Kami akan terus memonitor agar pembangunan infrastruktur benar-benar bergerak dari wilayah pantai sampai ke kota,” tegasnya.

Di sektor kesehatan, Yan menyoroti masih minimnya fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah bersalin di wilayah distrik. Ia menilai, keberadaan fasilitas tersebut sangat penting untuk menekan angka risiko bagi ibu dan bayi.

“Sampai saat ini kami belum menemukan rumah bersalin yang memadai, bahkan di distrik seperti Wania dan Mimika Timur juga belum tersedia. Padahal kebutuhan ini sangat mendesak,” ungkapnya.

Menurutnya, selama ini masyarakat masih harus dirujuk ke puskesmas, seperti di Mapurujaya, dengan jarak yang jauh dan akses transportasi yang terbatas.

“Kalau harus dirujuk dengan kondisi jalan dan transportasi yang sulit, tentu ini sangat berisiko. Karena itu, fasilitas kesehatan seperti rumah bersalin harus menjadi prioritas utama di setiap kampung,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti sektor pendidikan, khususnya keberadaan sekolah yayasan yang selama ini berperan besar di wilayah pesisir.

“Jangan sampai pendidikan terabaikan. Faktanya, di wilayah pesisir banyak sekolah yayasan yang lebih dulu hadir sebelum sekolah negeri,” katanya.

Ia mendorong Dinas Pendidikan untuk menyusun regulasi yang jelas terkait dukungan anggaran bagi sekolah yayasan, agar pengelolaan sumber dana lebih transparan dan akuntabel.

“Saya berharap ada regulasi yang jelas sehingga sekolah yayasan juga merasa menjadi bagian dari sistem pendidikan di Mimika, dan mampu melahirkan SDM yang berkualitas, tidak kalah dengan sekolah negeri,” pungkasnya.