Dinsos Mimika Bantah Isu Kemiskinan di Agimuga, Minta Pernyataan Berbasis Data

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Hasan Kemong, bersama Kepala Distrik Agimuga, Arianus Katagame, membantah pernyataan anggota DPR Papua Tengah, Yohanis Kemong, terkait kondisi kesejahteraan masyarakat di Distrik Agimuga.

Sebelumnya, Yohanis menyebut warga Agimuga masih terjerat kemiskinan ekstrem dan belum tersentuh pembangunan. Namun, menurut Hasan, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Saat kami berada di Agimuga, tidak ada masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait kemiskinan. Justru mereka mendukung dan menantikan kelanjutan pembangunan,” ujar Hasan di Timika, Senin (30/03/2026).

Hasan menjelaskan, kunjungan kerja yang dilakukan mencakup sejumlah kampung, antara lain Aramsolki, Kiliarma, Kampung Tengah, Amungun, Patisamo, hingga Fakafuku. Dari hasil peninjauan tersebut, aspirasi masyarakat lebih banyak berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur.

Ia juga mengakui adanya dinamika sosial yang sempat terjadi di lapangan, seperti aksi pemalangan di lokasi pengambilan material proyek. Namun, persoalan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak lagi menghambat jalannya pembangunan.

“Memang sempat ada pemalangan, tetapi sudah diselesaikan secara baik sehingga aktivitas pembangunan kembali berjalan normal,” jelasnya.

Kepala Distrik Agimuga, Arianus Katagame, turut menegaskan bahwa setiap pernyataan terkait kondisi masyarakat, khususnya soal kemiskinan, harus didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami minta setiap pernyataan soal kondisi masyarakat harus berbasis data yang akurat, bukan asumsi,” tegas Arianus.

Ia menambahkan, Agimuga saat ini menjadi salah satu wilayah prioritas pembangunan pemerintah daerah. Dalam kunjungan terakhir, suasana di tengah masyarakat berlangsung kondusif dan penuh nuansa kekeluargaan, termasuk melalui kegiatan adat.

Arianus juga mengingatkan bahwa narasi negatif yang tidak berdasar berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan menghambat proses pembangunan.

“Kalau terus dibangun narasi yang tidak sesuai fakta, itu bisa berdampak pada kepercayaan dan investasi pembangunan ke depan,” pungkasnya.